TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum MUI DKIMunaharMuchtar menilai wajar jika organisasinya mendukung kinerja Gubernur DKI AniesBaswedan. Salah satu dukungan itu adalah membentuk pasukan siber atau cyberarmy yang bertugas menyebarluaskan keberhasilan Anies dan melawan berbagai hoaks yang dilempar para buzzer.

Menurut Munahar Muchtar, kebijakan dan kinerja Anies Baswedan selama empat tahun memimpin DKI Jakarta, dianggap baik dan memberi banyak manfaat bagi warga Jakarta.

"Sementara ada oknum buzzer-buzzer yang kerjanya selalu mendiskreditkan dan mencari kesalahan Pak Anies, wajar kalau kami dukung dan men-support kinerja yang baik Pak Anies," kata dia dalam pesan teksnya, Sabtu, 20 November 2021.

Munahar tak merinci kinerja Anies Baswedan yang patut dibela. MUI DKI, lanjut dia, mendukung Anies demi kondisi Ibu Kota yang lebih baik lagi ke depannya.

"Sebagai warga Jakarta tentu ketika ada kebijakan dan kinerja yang baik buat warganya, kenapa kita tidak dukung?" ucap dia.

Sebelumnya, Munahar berharap jajarannya di bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) dapat membela dan membantu Anies. Jika buzzer mencari kesalahan Anies, menurut dia, MUI DKI melalui pasukan siber atau cyber army yang nanti dibentuk justru harus menyampaikan berita soal keberhasilan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

"Beliau ini termasuk 21 orang Pahlawan Dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta," jelas dia dalam keterangan tertulisnya di situs mui.or.id.

Pemerintah DKI mengalokasikan anggaran Rp 10 miliar untuk MUI DKI. Angka ini tertuang dalam Rancangan APBD DKI 2022. Jumlah tersebut lebih kecil dari yang akan diperoleh organisasi Islam, Nahdlatul Ulama DKI (Rp 5 miliar) dan Muhammadiyah DKI (Rp 4 miliar).

Sejumlah pihak mempertanyakan hibah sebesar itu sebagian akan digunakan untuk membentuk cyber army atau pasukan siber MUI DKI.

Salah satu tuduhan datang dari Wakil Sekjen PKB, Luqman Hakim. Ia menilai, MUI DKI Jakarta membentuk pasukan siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan tak lepas dari hibah Pemprov DKI Jakarta senilai Rp10,6 miliar.

"MUI menyediakan diri menjadi penyebar berita keberhasilan Anies Baswedan, karena mendapat bantuan dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sangat disayangkan, lembaga MUI menjadi subordinat kepentingan politik perorangan," kata Luqman kepada wartawan.

Menurut Lukman, dana hibah Pemprov DKI Jakarta dari APBD, sesungguhnya dananya bersumber dari rakyat, bukan dari gubernur. Sehingga, kata dia, tak tepat bila MUI DKI membentuk pasukan siber atau cyber army untuk membela Gubernur Anies Baswedan.

Baca juga: Ketua MUI DKI Sebut Pasukan Siber Tak Gunakan Dana Hibah dari Pemprov DKI