TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tak mempersoalkan rencana Majelis Ulama Indonesia MUI DKI Jakarta membentuk pasukan siber atau cyber army.
Menurut Wagub DKI Riza Patria, pembentukan pasukan siber merupakan hak MUI sebagai organisasi. "Silakan saja. Semua organisasi punya hak. Apa yang dinilai baik silakan dilaksanakan," kata Riza Patria seperti dikutip dari Antara, Sabtu 20 November 2021.
Menurut Riza, pembentukan pasukan siber oleh MUI DKI Jakarta merupakan bagian dari perkembangan zaman yang memaksa sekaligus memudahkan orang untuk mengakses informasi dari smartphone dan media sosial.
"Adanya tim siber ini diharapkan bisa turut mengawasi setiap informasi yang beredar di internet agar warga tidak mendapat kabar bohong, sekaligus memberi edukasi dalam memilah informasi," kata Wagub DKI Riza Patria.
Riza menjelaskan setiap informasi yang beredar di media sosial harus dicermati dan dicek kembali sebelum dibagikan dan disebarluaskan. "Jika menyebarkan informasi salah, kita ikut berdosa dan bisa berurusan dengan aparat hukum," ujarnya.
Sebelumnya Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar mengungkap rencana pembentukan siber. Pasukan ini diharapkan mampu melawan buzzer yangkerap menyudutkan ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Munahar mengatakan Anies dianggap sudah bekerja keras demi kepentingan masyarakat Jakarta, tapi hingga kini ada pihak yang menyudutkan dengan menyebar berbagai informasi di Internet.
"Beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta," kata Munahar dalam keterangan tertulisnya.
Pasukan siber ini bertugas melawan konten yang menyerang ulama dan Anies, dengan mengangkat informasi terkait keberhasilan dicapai melalui internet dan media sosial.
"MUI tidak usah takut untuk mengatakan yang haq itu haq. Saya punya prinsip, kalau berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada tawar menawar bagi saya," ujarnya.
Wakil Sekjen PKB, Luqman Hakim, mengatakan, pembentukan pasukan siber atau cyber army oleh MUI DKI Jakarta tak lepas dari dana hibah Pemprov DKI sebesar Rp10,6 miliar. "Sangat disayangkan, lembaga MUI menjadi subordinat kepentingan politik perorangan," kata Luqman.
ANTARA
Baca juga: Ketua MUI DKI Sebut Pasukan Siber Tak Gunakan Dana Hibah dari Pemprov DKI
