Minta Petunjuk Jokowi Soal Sirkuit Formula E, Bamsoet: Salahnya di Mana?

Jumat, 26 November 2021 11:10 WIB

Co-Founder Formula E, Alberto Longo bersama Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo saat konferensi pers di Gedung Black Stone, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 November 2021. TEMPO/Ridho Fadilla

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut pihaknya bakal meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan arahan dalam penentuan sirkuit jalan mobil listrik Formula E. Saat ini sudah ada lima calon sirkuit Formula E yang sedang diteliti oleh Co-founder Formula E, Alberto Longo, dan timnya, antara lain Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), JIExpo Kemayoran, kawasan Jakarta International Stadium (JIS), dan kawasan Ancol.

Bamsoet menyebut permintaan untuk bertemu Presiden Jokowi agar memberikan arahan soal jalur Formula E datang dari Alberto sendiri melalui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Untuk meminta arahan terkait lokasi mana yang paling tepat untuk lokasi sirkuit Formula E mengingat ini adalah event internasional, salahnya di mana?" kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat, 26 November 2021.

Advertising
Advertising

Bamsoet menjelaskan permintaan agar Jokowi menentukan jalur Formula E merupakan bentuk penghormatan penemu balapan mobil listrik itu kepada kepala negara. Tak cuma Indonesia, Bamsoet mengklaim Alberto juga melakukan hal serupa ke beberapa negara.

Bamsoet yang kini menjadi Steering Committee (pengarah) dalam ajang balap Formula E mengatakan pihaknya tidak mau ambil pusing dengan persoalan hukum yang sedang diselidki KPK pada ajang balapan itu. Menurut Bamsoet, masalah hukum bakal tetap berjalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tapi ajang Formula E juga akan tetap berjalan karena menyangkut nama baik Indonesia di mata dunia.

"IMI, Alberto dan JakPro yang nantinya akan bertanggungjawab mengambil keputusan dalam menentukan lokasi sirkuit Jakarta E-Prix 2022," kata Bamsoet.

Sebelumnya, protes terhadap pernyataan Bamsoet yang menyebut Jokowi menjadi pihak yang bakal menentukan jalur Formula E datang dari berbagai pihak. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi bahkan menuding ada sejumlah pihak yang mendompleng nama Presiden Joko Widodo untuk melancarkan balap mobil listrik Formula E di Jakarta.

Ia mengatakan upaya tersebut tidak dapat dibenarkan, apalagi saat ini pelaksanaan Formula E di Jakarta telah menjadi kasus yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Makin ngawur ini. Saya minta tak perlu membawa-bawa nama Presiden," ujar Prasetyo dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 November 2021.

Selain itu Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mencurigai nama Presiden Joko Widodo terseret dalam perhelatan Formula E sebagai usaha pihak tertentu mengamankan acara tersebut dari penyelidikan KPK.

“Sejak 2019 Formula E direncanakan Pak Gubernur percaya diri saja memakai uang APBD untuk bayar commitment fee. Sekarang saat ada dugaan pelanggaran tiba-tiba nama Presiden harus dibawa. Enggak ada sangkut pautnya,” kata Anggara

Di tengah kegaduhan itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun turut angkat bicara. Ia membantah pernyataan Bamsoet dan menyebut pihak yang bakal menentukan jalur adalah Formula E Operation (FEO), IMI, dan JakPro.

Anies sudah meminta IMI membuat klarifikasi soal pernyataan pemilihan sirkuit Formula E itu. Selain itu, Anies mengatakan pihaknya belum menentukan jalur tersebut. "Nanti diklarifikasi. Nanti ada IMI statement resminya," kata Anies.

M JULNIS FIRMANSYAH

Baca juga:

Bamsoet: IMI Tanggung Jawab Tentukan Sirkuit Formula-E

Berita terkait

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

4 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

5 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

6 jam lalu

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

Hasil survei Digital Civility Index oleh Microsoft tahun 2020, menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling 'tidak sopan' di kawasan Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

8 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

9 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Bamsoet Apresiasi Kiprah Asia Cargo Network

9 jam lalu

Bamsoet Apresiasi Kiprah Asia Cargo Network

Di balik sukses ACN, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Termasuk tingginya harga avtur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

9 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

9 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

10 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya