TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Paloh mengatakan pihaknya bakal melakukan uji efektivitas sumur resapan ala Anies Baswedan yang saat ini sudah dibangun di ribuan titik di Jakarta. Pengetesan dilakukan setelah DPRD menghapus seluruh anggaran program tersebut pada APBD 2022 karena efektivitasnya mencegah banjir masih diragukan.

Salah satu titik yang akan diuji coba adalah sumur resapan di kawasan Jakarta Timur dengan menumpahkan air dari mobil Damkar.

"Harus ada air dari Damkar itu dimasukkan untuk dites, berapa lama sih ratusan liter air ke bawahnya, itu sampai berapa detik. Itu yang harus diujikan," kata Nova saat dihubungi, Rabu, 1 Desember 2021.

Secara pribadi, politikus Partai NasDem itu berpendapat bahwa sumur resapan besutan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu efektif mengurangi genangan. Namun, belum lama ini viral di media sosial sumur resapan yang memiliki kualitas buruk, seperti penempatan hingga kondisinya yang ambles.

Pekerja menyelesaikan pembuatan sumur resapan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Desember 2021. TEMPO/Ridho Fadilla

Nova menceritakan pihak yang mengusulkan agar dana sumur resapan di APBD 2022 dihapus adalah Ketua Rapat Banggar saat itu, yakni Prasetyo Edi Marsudi. Usulan itu kemudian disetujui anggota rapat setelah mempertimbangkan efektivitas dan kualitas sumur resapan yang sudah dibangun dalam beberapa tahun terakhir.

"Ada beberapa masukan dari kawan-kawan, di beberapa wilayah ada yang terlihat (sumur resapan) belum bisa menangani masalah banjir, terkait masalah resapan airnya," ujar Nova.

Sejak awal menjabat, program pembangunan sumur resapan atau drainase vertikal ini menjadi andalan Anies Baswedan dalam mencegah banjir dan penurunan tanah di Jakarta. Anies mengatakan pihaknya bahkan memberikan diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah yang memiliki sumur resapan.

Saat ini, Anies mengatakan sumur resapan telah dibangun di seluruh kantor wali kota, kecamatan, dan kelurahan.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyebut beberapa pembangunan sumur resapan merugikan warga karena dibangun di badan jalan, seperti salah satunya di Jalan Aditiawarman, Jakarta Selatan.

"Saya melihat langsung pengerjaan sumur resapan yang dinilai efektif oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu upaya penanggulangan banjir di Ibu Kota yang merusak, mengambil sebagian ruang badan pada jalan dan menghambat pengguna lalu lintas," kata Prasetyo.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, sumur resapan yang didesain untuk memasukkan air hujan ke dalam tanah, mempercepat surutnya genangan saat hujan besar dan sebagai upaya cadangan air tanah tetap terjaga saat musim kemarau, tidak efektif sama sekali diterapkan di Ibu Kota. Bahkan kata Prasetyo, pembuatan sumur resapan sangat merugikan banyak pengguna jalan.

"Karena jalanan menjadi bergelombang, berbeda tinggi, bahkan beberapa waktu lalu kita semua mendengar kalau ada sumur resapan yang baru dibangun tapi langsung jebol," kata Prasetyo.

Baca juga: DPRD DKI Hapus Anggaran Sumur Resapan Rp 120 Miliar di APBD 2022

M JULNIS FIRMANSYAH