TEMPO.CO, Jakarta - PDIP yang merupakan partai oposisi di DKI Jakarta begitu gencar mengkritik pelaksanaan balapan mobil listrik Formula. Tak hanya sekedar kritik, tapi juga sudah berupa langkah politik mengajukan interpelasi di DPRD DKI bersama PSI.

Berikut ini daftar kritik, serangan dan ancaman PDIP atas rencana pelaksanaan balapan Formula E, yang dihimpun Tempo dari berbagai pemberitaan yang sudah beredar.

1. Mangajukan interpelasi di DPRD DKI

Pada 26 Agustus 2021 lalu, seluruh anggota Fraksi PDIP yang berjumlah 25 orang menandatangani hak interpelasi Formula E.

Bersama dengan PDIP, ada 8 anggota Fraksi PSI yang ikut mengajukan hak interpelasi. Wacana hak interpelasi itu digulirkan pertama kali oleh anggota Fraksi PDIP Johny Simanjuntak.

Sementara, Ketua DPRD DKI yang juga politikus PDIP Prasetyo Edi mengatakan ajang balapan Formula E akan membebani gubernur setelah Anies Baswedan. "Kalau gubernurnya masih beliau, alhamdulillah bisa diteruskan. Tapi kalau enggak, kan jadi beban gubernur berikutnya," ujar Prasetio, Kamis, 26 Agustus 2021.

Baca berita selengkapnya di sini

2. Ancam laporkan ke Bareskrim

Ketua DPRD DKI yang juga politikus PDIP Prasetyo Edi Marsudi mengancam akan membuat laporan ke Bareskrim Polri bila pinjaman Bank DKI Rp 1,2 triliun ke Ancol digunakan untuk perhelatan Formula E.

"Kalau buat track Formula E, saya sebagai ketua dewan akan melaporkan kepada Bareskrim," kata dia di ruang rapat Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Desember 2021.

Prasetyo punya dugaan bahwa kredit dari Bank DKI itu akan digunakan Ancol untuk membangun sirkuit Formula E. Alasannya, menurut dia, lokasi revitalisasi Gerbang Ancol sisi timur sama dengan titik lintasan balap Formula E.

Baca berita selengkapnya di sini

3. Jangan tebang pohon di Ancol

Yang terakhir, politikus PDIP yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta penyelenggara Formula E tidak menebang pohon seperti yang dilakukan saat sirkuit Formula E direncanakan di Monas.

"Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta meminta kepada pihak penyelenggara agar tidak melakukan kesalahan yang sama dengan Monas, yaitu melakukan pembangunan dengan sembarangan tanpa memperhatikan lingkungan di wilayah tersebut," kata Gembong, Rabu, 29 Desember 2021.

Gembong menerangkan, pada akhir 2019 ada 191 pohon di Monas yang ditebang demi mempersiapkan lintasan Formula E. Hingga kini, Gembong mengatakan nasib 191 pohon bersejarah yang ditebang dengan menelan anggaran APBD sebesar Rp71 milyar itu tidak diketahui keberadaannya.

Menurut Gembong, dari 191 pohon yang ditebang itu, ada pohon yang ditanam oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan para diplomat dari sejumlah negara.

Baca berita selengkapnya di sini

ADAM PRIREZA | LANI DIANA WIJAYA | M JULNIS FIRMANSYAH