Gugatan Apindo Soal UMP DKI, Taufik: Tak Ada yang Dilanggar Anies Baswedan

Jumat, 31 Desember 2021 20:10 WIB

Pekerja melintasi kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa, 23 November 2021. Setelah penetapan UMP 2022 ini, Pemprov DKI mewajibkan kepada para pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah pada perusahaannya degan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja setahun atau lebih. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Gerindra M Taufik menilai rencana Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menggugat Gubernur Anies Baswedan soal penetapan UMP DKI 2022 tak masuk akal.

Menurut Taufik, banyak pihak sudah setuju dengan kenaikan UMP DKI sebesar 5,1 persen yang baru saja ditetapkan oleh Anies. "Gugatan itu haknya Apindo, tapi kan kemudian Bappenas setuju, terus saya dengar lagi Kadin malah udah setuju," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu, Jumat, 31 Desember 2021.

Menurut Taufik, Jakarta merupakan Ibu Kota Indonesia. Sehingga hitung-hitungan kenaikan UMP yang ditetapkan oleh pemerintah melalui PP Nomor 36, tidak pas diterapkan di Jakarta.

Advertising
Advertising

"Sekarang kan kalau kita ngikutin yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja, coba hitung, (kenaikan UMP) gak ada sampai 1 persen, loh. Saya kira tidak ada yang dilanggar aturannya oleh Anies," kata Taufik.

Gubernur DKI Anies Baswedan telah meneken aturan baru revisi UMP DKI 2022. Dalam revisi ini, Anies yang sebelumnya menetapkan kenaikan upah minimum hanya 0,85 persen, menaikkan lagi angka kenaikan UMP menjadi 5,1 persen.

Dengan revisi itu, kenaikan yang sebelumnya hanya Rp 37.749 dari upah tahun lalu Rp 4.416.186 kini menjadi Rp 4.641.854 atau naik Rp 225.667.

Keputusan Anies itu bikin Apindo meradang. Mereka pun menyiapkan gugatan untuk sang gubernur ke PTUN.

Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman menyatakan, pihaknya keberatan dengan ditetapkannya revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 menjadi Rp 4,6 juta.

"Insya Allah dalam waktu dekat kami melakukan upaya hukum melalui PTUN atau hal lainnya yang dimungkinkan upaya hukum," kata dia dalam konferensi pers daring, Kamis, 30 Desember 2021.

Wakil Ketua DPP Apindo itu berujar, revisi upah tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sebab, ketentuan penetapan upah beserta sanksinya diatur dalam PP 36/2021.

Sementara Kepgub 1517/2021 tentang revisi upah tidak mengacu pada PP tersebut. Dia lantas meminta pengusaha untuk tetap menaikkan UMP DKI 2022 hanya Rp 37 ribu.

Baca juga: Perlawanan Apindo ke Anies, Gugat ke PTUN Hingga Tolak UMP Naik 5,1 Persen

M JULNIS FIRMANSYAH

Berita terkait

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

2 hari lalu

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

Anies Baswedan akan tetap berkegiatan mengunjungi masyarakat meski Pilpres telah usai.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

3 hari lalu

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?

Baca Selengkapnya

Tim Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Bubar, Kilas Balik Gunakan Istilah Timnas AMIN

3 hari lalu

Tim Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Bubar, Kilas Balik Gunakan Istilah Timnas AMIN

Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) dibubarkan pada 30 April 2024. Kilas balik pembentukan dan siapa tokoh-tokohnya?

Baca Selengkapnya

Berpeluang Jadi Calon Gubernur Jakarta, Presiden PKS Pilih Jadi Komandan Pemenangan Partai

4 hari lalu

Berpeluang Jadi Calon Gubernur Jakarta, Presiden PKS Pilih Jadi Komandan Pemenangan Partai

Ahmad Syaikhu mengatakan PKS telah menyiapkan kader-kader terbaik untuk Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Beda Respons NasDem dan Anies soal Surya Paloh Absen di Pembubaran Timnas AMIN

4 hari lalu

Beda Respons NasDem dan Anies soal Surya Paloh Absen di Pembubaran Timnas AMIN

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh absen dalam acara pembubaran Timnas AMIN. Anies dan Sekjen Partai NasDem respons begini.

Baca Selengkapnya

Pilres 2024 Usai, Anies: Belum Ada Rencana Buat Ormas, Apalagi Partai Politik

5 hari lalu

Pilres 2024 Usai, Anies: Belum Ada Rencana Buat Ormas, Apalagi Partai Politik

Anies Baswedan mengatakan belum ada rencana untuk membuat ormas, apalagi partai politik pasca kalah di pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban Anies saat Ditanya Kemungkinan Merapat ke Kubu Prabowo

5 hari lalu

Begini Jawaban Anies saat Ditanya Kemungkinan Merapat ke Kubu Prabowo

Anies Baswedan menanggapi soal kemungkinan dirinya bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Timnas AMIN Resmi Bubar, Anies: Bukan Mengakhiri Perjuangan

5 hari lalu

Timnas AMIN Resmi Bubar, Anies: Bukan Mengakhiri Perjuangan

Timnas AMIN resmi bubar pada hari ini. Menurut Anies Baswedan, pembubaran ini bukan berarti mengakhiri perjuangan.

Baca Selengkapnya

Surya Paloh Tak Hadiri Silaturahmi Timnas AMIN di Kediaman Anies Baswedan

5 hari lalu

Surya Paloh Tak Hadiri Silaturahmi Timnas AMIN di Kediaman Anies Baswedan

Ketum NasDem Surya Paloh tak menghadiri acara silaturahmi Timnas AMIN di kediaman Anies Baswedan.

Baca Selengkapnya

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

6 hari lalu

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Setelah putusan MK yang menolak keputusan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, akankah mereka kemudian gabung di kabinet Prabowo-Gibran?

Baca Selengkapnya