TEMPO.CO, Jakarta - Nama Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono santer jadi perbincangan setelah dikabarkan bakal menjadi penjabat Gubernur DKI setelah Anies Baswedan lengser. Masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada Oktober 2022.

Heru bukan orang baru di Pemerintah Provinsi DKI. Dia mengawali kariernya sebagai Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara pada 1993. Pria kelahiran Medan, 13 Desember 1965 ini pernah menduduki posisi sebagai Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara.

Pada 2013, Heru bertemu dengan Wakil Gubernur DKI saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok berdiskusi dengan Heru soal rencana penertiban Waduk Pluit, Jakarta Utara yang akan dinormalisasi.

Ahok lantas mempertemukan Heru dengan Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi. Herulah yang bertanggung jawab menangani penertiban Waduk Pluit dan Taman Bersih Manusiawi Berwibawa (BMW) di Jakarta Utara.

Jokowi pun terpikat dengan Heru. Dia didapuk menjadi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi DKI Jakarta.

Dari pemberitaan yang beredar, Heru pernah mengusulkan larangan penggunaan kendaraan pribadi setiap Jumat pekan pertama untuk seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI. Atas usulan itu, Jokowi menerbitkan Instruksi Gubernur DKI Nomor 150 Tahun 2013 tentang Penggunaan Kendaraan Umum Bagi Pejabat Dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada 30 Desember 2013.

Selanjutnya pegawai Pemprov DKI dilarang menggunakan kendaraan pribadi setiap Jumat pekan pertama...

<!--more-->

Ingub ini ditujukan kepada seluruh jajaran pemerintah DKI agar tidak menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, ketika bertugas ke tempat kerja setiap Jumat pekan pertama.

Pada tahun yang sama, alumnus Universitas Krisna Dwipayana itu dilantik Gubernur Jokowi menjadi Wali Kota Jakarta Utara. Heru bertugas selama setahun sebelum kembali ke Balai Kota sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI (BPKAD).

Ketika Heru menjabat Kepala BPKAD, Gubernur DKI Ahok menghentikan operasional bus jemputan untuk pegawai negeri sipil (PNS) Ibu Kota. Mulai 25 Januari 2016, PNS DKI tak bisa lagi menggunakan fasilitas bus tersebut.

Heru juga sempat digandeng Ahok menjadi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Saat itu, keduanya berencana maju lewat jalur independen. Namun, dalam perjalanan selanjutnya, Ahok memutuskan maju bersama Djarot Syaiful Hidayat dengan dukungan partai politik.

Karier Heru di Jakarta kemudian naik ke tingkat nasional. Menteri Sekretaris Negara Pratikno melantik Heru menjadi Kasetpres pada Kamis, 20 Juli 2017. Heru pernah mengatakan, dirinya terpilih menjadi Kasetpres melalui proses lelang, bukan kedekatannya dengan Jokowi.

"Semua posisi itu kan open bidding, lelang terbuka. Saya mengikuti proses lelang sebagaimana aturan yang berlaku," ujar Heru Budi Hartono setelah dilantik di Kementerian Sekretaris Negara, Kamis, 20 Juli 2017.

LANI DIANA | VINDRY FLORENTIN | ISTMAN | LARISSA HUDA | BERBAGAI SUMBER

Baca juga: Soal Heru Budi Hartono, Wagub DKI: Pejabat yang Punya Kompetensi