Kasus Covid-19 Omicron Meninggi, Pejabat DKI Dilarang Dinas ke Luar Negeri

Sabtu, 8 Januari 2022 17:24 WIB

Foto udara suasana Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet (kiri) di Kemayoran, Jakarta, Jumat 17 Desember 2021. Pemerintah memutuskan untuk mengisolasi RSDC Wisma Atlet Kemayoran selama 7 hari sebagai bentuk antisipasi pencegahan penularan varian Omicron pada level komunitas menyusul ditemukannya kasus di area rumah sakit tersebut. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang semua pejabatnya melakukan perjalanan dinas ke luar negeri untuk mencegah penularan Covid-19 varian Omicron. Larangan ini berlaku bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan jajarannya.

Larangan perjalanan dinas ke luar negeri itu tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah DKI Nomor 1/SE/2022 tentang Penundaan Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam Rangka Antisipasi Risiko Penularan Covid-19 Varian Omicron.

"Mengimbau kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah beserta seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk sementara menunda perjalanan dinas luar negeri dalam rangka mencegah terjadinya penularan Covid-19 varian Omicron di Indonesia," demikian bunyi edaran tersebut.

Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali menerbitkan edaran ini pada 4 Januari 2022 dan diunggah di situs jdih.jakarta.go.id pada 7 Januari.

Edaran itu ditujukan kepada seluruh Deputi Gubernur, Asisten Sekda, Inspektur, Kepala Badan, Wali Kota dan Bupati, para Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris DPRD DKI, Kepala Biro Setda, serta para camat dan lurah.

Perjalanan dinas luar negeri pejabat DKI diperbolehkan hanya untuk kegiatan yang bersifat penting dan prioritas. "Serta dilaksanakan secara selektif," tulis dia.

Advertising
Advertising

Marullah meminta jajaran pemerintahan DKI memperhatikan edarannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Adapun edaran larangan ini dibuat untuk menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 099/6937/SJ tentang Himbauan Menunda Perjalanan Luar Negeri tertanggal 6 Desember 2021.

Edaran Marullah juga mempertimbangkan Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2400/SJ tentang Himbauan Menunda Pelaksanaan Perjalanan ke Luar Negeri.

Dinas Kesehatan DKI sebelumnya mencatat penambahan kasus aktif dan harian Covid-19 di Ibu Kota didominasi pelaku perjalanan luar negeri. Begitu juga dengan penambahan kasus Omicron.

Pada 7 Januari tercatat kasus Omicron yang ditemukan di Jakarta naik menjadi 271 orang. Dari jumlah ini, 87,1 persennya adalah pelaku perjalanan luar negeri. Sementara itu, 40 kasus Omicron terinfeksi dari penularan lokal.

Baca juga: Kasus Omicron Jakarta Naik Jadi 271, 40 Orang Terinfeksi dari Transmisi Lokal

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

3 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

13 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

15 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

16 hari lalu

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.

Baca Selengkapnya

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

17 hari lalu

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

49 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

49 hari lalu

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

50 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

DPRD DKI Jakarta menyoroti dampak penghapusan data penerima KJMU terhadap kekhawatiran putus kuliah bagi mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Sediakan Mudik Lebaran Gratis ke 19 Kota, dari Palembang sampai Malang

50 hari lalu

Pemprov DKI Sediakan Mudik Lebaran Gratis ke 19 Kota, dari Palembang sampai Malang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan bus mudik Lebaran 1445 Hijriah gratis dengan tujuan 19 kota di 6 provinsi mulai Palembang sampai Malang

Baca Selengkapnya

Eks Pegawai KPK Novel Aslen Tilap Uang Dinas Rp 550 Juta, Ini Kata Mantan Penyidik

51 hari lalu

Eks Pegawai KPK Novel Aslen Tilap Uang Dinas Rp 550 Juta, Ini Kata Mantan Penyidik

Berdasarkan temuan awal, Novel Aslen yang merupakan admin pada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK diduga menggelapkan Rp 550 juta.

Baca Selengkapnya