Top 3 Metro: Demo Eks Pekerja Giant hingga DPRD DKI Ogah APBD Diutak-atik Lagi

Reporter

Tempo.co

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 11 Januari 2022 06:29 WIB

Ilustrasi DPRD DKI. Dok istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Berita tentang ratusan mantan pekerja Giant berunjuk rasa di Jalan Boulevard, Bintaro, Tangerang Selatan menjadi topik terpopuler di kanal Metro Tempo.co sejak kemarin hingga pagi ini.

Para eks pekerja itu menuntut pembayaran uang koperasi yang selama ini telah mereka kumpulkan. Total nilai uang yang terkumpul di koperasi karyawan itu mencapai Rp 40 miliar.

Berita lain yang menjadi sorotan pembaca adalah soal sikap anggota DPRD DKI yang ogah jika APBD diutak atik oleh Kementerian Dalam Negeri. Mereka beralasan telah capek beradu argumen dengan Pemprov DKI soal APBD DKI.

Berikut 3 berita terpopuler di kanal Metro:

1. Giant Tamat, Ada Uang Simpanan Karyawan Rp 40 miliar Nyangkut di Koperasi

Advertising
Advertising

Ratusan mantan pekerja Pasar Swalayan Giant berunjuk rasa menuntut uang koperasi mereka dikembalikan. Mereka menggelar demo di depan kantor PT Hero di Jalan Boulevard, Bintaro, Tangerang Selatan, Senin, 10 Januari 2022.

"Jadi saat kita ada pengurangan karyawan di bulan Maret dan toko Giant tutup total se Indonesia, di situ kami ketahui bahwa koperasi karyawan yang ada di Hero Supermarket itu mengalami kerugian," kata Koordinator aksi, Syawaludin, Senin 10 Januari 2022.

Menurut Syawaludin, dari kerugian tersebut, akhirnya ada dugaan koperasi mengalami gagal bayar, dimana saldo semua simpanan anggota yang berjumlah 4.000 tidak bisa terbayarkan.

"Nilai uangnya kurang lebih Rp 40 miliar, kita sudah lapor ke empat Polda dan Kementerian Koperasi tetapi sampai saat ini belum ada progresnya, kita juga meminta bantuan ke manajemen PT Hero Supermarket tapi mereka sepertinya tidak sepenuh hati," ujarnya.

Baca selengkapnya: Giant Tamat, Ada Uang Simpanan Karyawan Rp 40 Miliar nyangkut di Koperasi

2. DPRD DKI Ogah APBD 2022 Diutak atik Kemendagri

Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan dewan tidak akan sepenuhnya menerima evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD DKI 2022. Menurut dia, legislatif dan eksekutif telah berjerih payah membahas Raperda APBD 2022 mulai dari proses awal hingga akhir.

"Masa kami udah capek-capek, gondok-gondokan bahas anggaran, berantem-berantem sampai malem, terus kemudian gitu aja, kan enggak bisa dong," kata dia saat dihubungi, Minggu, 9 Januari 2022.

Sebelumnya, Kemendagri menerbitkan evaluasi Raperda APBD DKI 2022 pada 21 Desember 2021. Salah satu yang disoroti adalah alokasi anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD DKI senilai Rp 177,37 miliar. Jumlah ini naik Rp 26,42 miliar dibandingkan tahun lalu, yakni Rp 150,94 miliar.

Penyumbang terbesar kenaikan tersebut adalah belanja tunjangan perumahan dewan. Dalam Raperda APBD DKI 2022 tercantum belanja tunjangan perumahan dewan mencapai Rp 102,36 miliar. Jumlah ini melonjak Rp 25,44 miliar dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 76,92 miliar.

Baca selengkapnya: Ogah APBD Diutak-atik Kemendagri, DPRD DKI: Kami Sudah Capek-capek Berantem

3. Rahmat Effendi Ditangkap KPK, Halaman Kantor Pemkot Bekasi Banjir Karangan Bunga

Karangan bunga membanjiri halaman Plaza Pemerintah Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Senin, 10 Januari 2022. Karangan bunga itu untuk Tri Adhianto yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Wali Kota Bekasi.

Tri Adhianto yang semula adalah Wakil Wali Kota Bekasi mendapatkan mandat dari Menteri Dalam Negeri menjadi Wali Kota Bekasi menggantikan Rahmat Effendi yang ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan.

Karangan bunga berasal dari pribadi maupun korporasi hingga ketua partai di Kota Bekasi. Jumlah karangan bunga lebih dari seratus. Diletakkan dari ujung masuk Plaza Pemkot Bekasi sampai dengan akses keluar.

Baca selengkapnya: Rahmat Effendi Ditangkap KPK, Halaman Kantor Pemkot Bekasi Banjir Karangan Bunga

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

4 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

10 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

17 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

PKB Kota Bekasi Luncurkan PKB Call, Buka Penjaringan Bakal Calon Wali Kota

26 hari lalu

PKB Kota Bekasi Luncurkan PKB Call, Buka Penjaringan Bakal Calon Wali Kota

Sudah ada tiga tokoh yang mendaftar untuk maju di Pilkada Kota Bekasi 2024 lewat PKB

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

27 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

37 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

44 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

46 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

49 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

49 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya