Politikus PDIP Sentil Anggota DPRD DKI yang Pakai Celana Jeans Robek Saat Rapat

Reporter

Lani Diana Wijaya

Editor

Juli Hantoro

Jumat, 14 Januari 2022 10:15 WIB

Ilustrasi rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Tempo/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Rasyidi, menyentil anggota dewan yang mengenakan celana jeans robek saat rapat. Dia tak menyebut siapa koleganya di Kebon Sirih yang memakai jeans robek.

"Bukan tidak boleh pakai jeans, boleh, tapi ada jeans yang sudah robek dipakai rapat di DPRD DKI Jakarta," kata dia dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Januari 2022.

Kemarin DPRD menggelar rapat Banggar membahas evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Raperda APBD DKI 2022. Rapat dihadiri Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, pimpinan komisi dewan, anggota Banggar, dan eksekutif.

Rasyidi tak mempersoalkan jika anggota dewan mengenakan jeans saat rapat. Namun, dia berharap, dewan dapat memilih pakaian yang enak dilihat, seperti perpaduan celana jeans dengan atasan jas.

"Ini sekadar imbauan agar kita menjaga marwah DPRD," ujar anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD itu.

Advertising
Advertising

Prasetyo selaku pimpinan Banggar menanggapi agar dewan yang dimaksud diproses BK. "Panggil aja di BK, pak," ucap dia.

Baca juga: Tunjangan Perumahan DPRD DKI Naik di APBD 2022, Berapa?

PDIPDPRD DKIAPBD DKICelana JeansKebon Sirih

Berita terkait

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

10 menit lalu

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

PDIP telah membuka pendaftaran dan penyaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Sebanyak 12 orang telah mendaftar.

Baca Selengkapnya

12 Nama Mendaftar Pilkada Solo lewat PDIP, Dari Kader Partai Hingga Pedagang Mur Baut

26 menit lalu

12 Nama Mendaftar Pilkada Solo lewat PDIP, Dari Kader Partai Hingga Pedagang Mur Baut

Para pendaftar baka calon wali kota dan wakil wali kota Solo dari PDIP memiliki latar belakang beragam.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta PTUN Buktikan KPU Lakukan Maladministrasi Penetapan Gibran Sebagai Cawapres

1 jam lalu

PDIP Minta PTUN Buktikan KPU Lakukan Maladministrasi Penetapan Gibran Sebagai Cawapres

Menurut Gayus Lumbuan, putusan PTUN bisa memvalidasi bahwa KPU telah melakukan maladministrasi dalam tahapan pilpres

Baca Selengkapnya

KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

1 jam lalu

KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

Kata KPU soal gugatan PDIP di PTUN

Baca Selengkapnya

PDIP Gugat KPU di Pileg Kalsel, Klaim 15.690 Suara Beralih ke PAN

1 jam lalu

PDIP Gugat KPU di Pileg Kalsel, Klaim 15.690 Suara Beralih ke PAN

PDIP menggugat KPU karena dinilai keliru dalam menghitung suara PAN di gelaran Pileg Kalsel.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Gugatan PDIP ke KPU di PTUN dan Prediksi Pakar

1 jam lalu

Perjalanan Gugatan PDIP ke KPU di PTUN dan Prediksi Pakar

Berikut perjalanan gugatan PDIP ke KPU di PTUN terkait pencalonan Gibran. Lantas, apa prediksi pakar terkait gugatan PDIP tersebut?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum PDIP: Gugatan ke PTUN Bukan untuk Batalkan Pencalonan Gibran

2 jam lalu

Tim Hukum PDIP: Gugatan ke PTUN Bukan untuk Batalkan Pencalonan Gibran

Apa yang ingin dibuktikan PDIP di PTUN adalah apakah KPU terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

PDIP Berharap Putusan PTUN Jadi Pertimbangan MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran

2 jam lalu

PDIP Berharap Putusan PTUN Jadi Pertimbangan MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran

Kata PDIP soal upaya gugatan di PTUN.

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Soal Pentingnya Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

4 jam lalu

Ragam Pendapat Soal Pentingnya Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sejumlah kalangan menilai DPR membutuhkan partai oposisi untuk mengawasi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP terhadap KPU Secara Tertutup

4 jam lalu

PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP terhadap KPU Secara Tertutup

Tim Hukum PDIP juga akan mengikuti arahan dari Hakim PTUN mengenai berkas apa yang dibutuhkan.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi