TEMPO.CO, Jakarta - Sosok yang bakal menjadi penanggung jawab atau PJ yang bakal menggantikan Anies Baswedan setelah lengser menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2022 masih tanda tanya. Sosok tersebut rencananya bakal dipilih langsung Kementerian Dalam Negeri dan bakal menjabat hingga 2024.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin memperkirakan, sosok yang bakal menggantikan Anies pasti bakal memberikan keuntungan politik dan dekat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di 2024.

"Memang yang pilih lewat Kemendagri, tapi kan nanti (persetujuannya) ke Presiden juga. Jadi itu tergantung kepentingan politik Jokowi sebagai presiden," kata Ujang saat dihubungi Tempo, Selasa, 18 Januari 2022.

Meski begitu, Ujang mengatakan seharusnya Kementerian Dalam Negeri dan Jokowi netral dalam pemilihan PJ Gubernur DKI Jakarta ini. Ia menyarankan tokoh yang nanti bakal menempati posisi PJ Gubernur adalah ASN tingkat Eselon 1 di Kemendagri dan tanpa intervensi partai politik manapun.

"Tapi di politik kita ini, mana sih yang netral?" ujar Ujang.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menentukan sosok yang bakal menggantikan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Benny menjelaskan, proses penunjukan pengganti Anies itu baru dilakukan menjelang Oktober dan bakal ada beberapa nama calon yang diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Kalau pejabat Gubernur nanti diusulkan Mendagri (Tito Karnavian) kepada Presiden (Jokowi)," ujar Benny saat dihubungi, Jumat, 7 Januari 2022.

Selain Provinsi DKI Jakarta, Benny mengatakan bakal ada 6 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 38 kota yang bakal diisi oleh PJ hingga 2024. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada.

Benny menjelaskan, Gubernur merupakan pejabat dengan tingkat Pimpinan Tinggi Madya. Dalam pemerintahan, jabatan ini selevel Dirjen, Sekjen Irjen, Kepala Badan, Sesmen, atau Sestema.

Adapun kriteria PJ yang bakal ditentukan oleh Kemendagri adalah sosok yang mengerti pemerintahan dan tidak punya masalah. "Sehingga proses pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pelayanan publik tetap berjalan sampai ada pejabat gubernur, bupati, dan walkot yang definitif," kata Benny.

Nama Heru Budi Hartono sempat mencuat sebagai kandidat penjabat Gubernur DKI. Heru saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Heru merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Saat Jokowi menjabat Gubernur DKI, Heru adalah orang yang menjadi pengawas penertiban Waduk Pluit.

Jokowi kemudian mendapuk dia sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi DKI Jakarta. Tak berselang lama, Jokowi kemudian mengangkat Heru sebagai Wali Kota Jakarta Utara.

Baca juga: Wagub DKI Sebut Kemungkinan Jabatan Kepala Daerah Diperpanjang Hingga 2024

M JULNIS FIRMANSYAH