TEMPO.CO, Jakarta - Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) secepatnya melaksanakan lelang atau tender untuk proyek 2022. Permintaan ini berkaca dari rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) BPPBJ pada tahun 2021 yang hanya mencapai 81,83 persen.

"12,18 persennya masih dalam proses. Artinya sehingga sampai saat ini baru terealisasi 69,65 persen," kata Wakil Ketua Komisi C Rasyidi dalam keterangannya, Selasa, 18 Januari 2022.

Rasyidi mengatakan, untuk mencegah serapan anggaran yang rendah, DPRD mendorong BPPBJ segera memulai lelang sejak awal tahun. Dengan proses yang dipercepat tersebut, Rasyidi berharap faktor penyebab kegagalan pelaksanaan kegiatan karena tidak cukup waktu tak terulang lagi.

“Kami berharap kegagalan tahun 2021 tidak terjadi di tahun 2022," ujar Rasyidi.

Komisi C juga melaksanakan pertemuan dengan perwakilan BPPBJ. Rasyidi meminta BPPBJ konsisten menerapkan sistem online untuk pendaftaran peserta tender, sehingga seluruh persyaratan dapat dipenuhi tanpa terkecuali dan menjunjung tinggi transparansi.

“Kami berharap kalau memang itu sudah merupakan satu aturan, harus tetap diikuti. Kalau sudah pakai sistem online, kita tidak bisa apa-apa,” kata Rasyidi.

Sekretaris BPPBJ Eko Setiawan mengatakan banyak faktor yang membuat serapan anggaran di tahun 2021. Salah satunya adalah lelang yang gagal. Ia merinci dari 974 paket dengan nilai Rp7,5 triliun, yang selesai sampai saat ini baru 733 paket senilai Rp5,2 triliun, masih dalam proses 1 paket senilai Rp906 miliar. Sedangkan yang batal ada sebanyak 255 paket senilai Rp1,3 triliun dan 14 paket senilai Rp52 miliar yang gagal.

Baca juga: Lelang Sirkuit Formula E Ditutup, Jakpro: Sudah Banyak yang Daftar