TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 tentang penertiban pemakaian/penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Padahal, kata warga, Anies sudah berjanji mervisi pergub yang keluar pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ini.

"Saat LBH Jakarta menyampaikan rapor merah ke Anies, itu dari asisten pembangunan sudah menyampaikan akan merevisi. Tapi sejauh ini kami belum tahu tindak lanjut seperti apa, kami dari masyarakat sipil juga belum pernah dihubungi terkait hal itu," ujar Koordinator aksi Charlie Albajili di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Februari 2022.

Charlie menerangkan Anies melakukan penggusuran di beberapa tempat di DKI Jakarta dengan menggunakan pergub era Ahok tersebut. Seperti misalnya di Kebon Sayur, Ciracas, Jakarta Timur hingga di Bukit Duri, Tebet Dalam, Jakarta Timur. Terbaru, penggusuran yang terjadi dengan restu Anies terjadi di Pancoran Buntu II, Jakarta Selatan.

"Kami melampirkan ada nota dinas yang merekomendasikan penertiban di Pancoran menggunakan pergub ini dan harus disetujui Gubernur Anies," ujar Charlie.

Melalui Pergub 207 Tahun 2016, Charlie mengatakan Anies bisa menyetujui penggusuran tanpa musyawarah, mufakat, hingga pembuktian terlebih dahulu di Pengadilan. Selain itu, dalam pelaksanaan Pergub ini unsur TNI juga dilibatkan untuk menggusur warga yang disertai pelanggaran HAM.

Oleh karena itu, Charlie menyebut selama Pergub penggusuran masih ada, maka Anies atau gubernur setelahnya dapat melakukan penggusuran kepada warga secara paksa.

Anggota LBH Jakarta itu menjelaskan, angka penggusuran di era Anies memang berkurang jika dibandingkan pada saat Ahok menjabat. Namun, pola penggusuran yang digunakan Anies masih sama seperti yang dulu Ahok lakukan. "Tidak ada musyawarah, ada kekerasan, jadi mau seribu (penggusuran), mau satu, tetap pelanggaran HAM," ujar Charlie.

Jika pihak Pemprov DKI belum juga memberi keputusan soal Pergub tersebut, Charlie mengatakan pihaknya bersama dengan 27 koalisi masyarakat lain bakal kembali menggelar demonstrasi di depan Balai Kota untuk menagih janji Anies Baswedan.

M JULNIS FIRMANSYAH

Baca juga: Hari Pers Nasional, Anies Baswedan: Terima Kasih Sudah Menjaga Proses Demokrasi