TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Nasrullah meminta masalah kegagalan pembangunan rumah susun atau rusun di Kepulauan Seribu dibahas di musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Pembangunan rusun tersebut adalah bagian dari program penataan kawasan tersebut.

Nasrullah minta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah Komisi A supaya membahas masalah pembangunan rusun maupun masalah lain di musrenbang. "Jangan sampai ini lewat dari RKPD (Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah)," kata Nasrullah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu 19 Februari 2022.

Anggota DPRD DKI itu menyatakan siap menyuarakan aspirasi soal rusun bagi warga Kabupaten Kepulauan Seribu jika belum ada kebijakan solutif soal penataan kawasan tersebut lewat musrenbang.

Nasrullah menyatakan ada beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan penataan kawasan di kabupaten tersebut.

"Pembangunan rusun belum terlaksana karena dihapuskan Sudin Perumahan Kepulauan Seribu," kata Nasrullah.

Bupati Kepulauan Seribu Junaedi menyatakan rencana pembangunan rusun di wilayahnya masih terus berjalan. Kabupaten berinisiatif mengambil alih rencana yang diinisiasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) tersebut lewat penyediaan rancangan besar (grand design).

"Mudah-mudahan tahun ini kajian itu bisa dilaksanakan," kata Junaedi.

Pemerintah Kabupaten sudah menyiapkan sejumlah lokasi strategis sebagai kawasan pembangunan rusun dalam langkah awal pembuatan grand design tersebut. Alternatif lokasi rumah susun itu di Pulau Panggang, luar Pulau Panggang dan pulau padat penduduk di Kelurahan Pulau Kelapa. "Saya mohon dukungan Komisi A untuk mengkomunikasikan pengkajian grand design Kepulauan Seribu ini kepada Komisi D," ujarnya.

Baca juga: Pemkab Kepulauan Seribu Operasikan Mesin Pengubah Plastik jadi BBM