TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Anies Baswedan mengatakan Pemerintah DKI Jakarta menetapkan visi misi untuk mengubah paradigma pengembangan transportasi publik. Nantinya, transportasi publik bergeser dari berorientasi mobil menjadi berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Anies mengatakan salah satu upaya mencapai visi misi tersebut dengan menambah subsidi atau public service obligation (PSO) kendaraan umum.

"Kami juga telah meningkatkan PSO kami untuk transportasi kami sebanyak 180 persen di tahun 2020 dibandingkan 2017," kata dia dalam diskusi daring 'Jakarta E-Mobility Event Day 1' yang disiarkan akun Youtube Pemprov DKI Jakarta, Selasa, 1 Maret 2022.

Tambahan subsidi ini merupakan upaya pemerintah DKI untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas transportasi publik. Menurut dia, penumpang transportasi publik di Ibu Kota tercatat 350 ribu orang per hari.

Jumlah pengguna ini diprediksi akan melonjak menjadi satu juta penumpang per hari. Namun, Anies tak membubuhkan keterangan tahun yang memperkuat peningkatan volume penumpang terjadi pasca subsidi tarif ditambah.

"Hanya dalam waktu dua tahun transportasi publik dan tingkat penumpang dalam setahun telah berlipat dua," ujar dia.

Anies Baswedan melanjutkan, peningkatan jumlah penumpang menunjukkan ada perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan transportasi. Pemerintah DKI juga tengah menggencarkan sistem integrasi transportasi publik bernama Jak Lingko.

Konsep integrasi ini adalah dengan menghubungkan pelbagai jenis kendaraan umum di Jakarta, mulai dari bus transjakarta, MRT, LRT, hingga kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek.

Cara ketiga untuk mewujudkan visi misi pengembangan transportasi berorientasi transit, yakni meningkatkan infrastruktur non-bermotor. Anies mencontohkan pembangunan 364 kilometer trotoar di Ibu Kota dan 63 pinjaman sepeda atau bike sharing di area transit.

"Terutama di jalan-jalan sibuk," ujar dia.

Pemerintah DKI berambisi menurunkan tingkat gas emisi rumah kaca hingga 50 persen pada 2030. Target ini dinaikkan lagi menjadi nol atau zero emisi pada 2050.

Anies Baswedan berujar komitmen tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim.

Baca juga: Wagub Klaim Pemprov DKI Era Anies Baswedan Sudah Berusaha Hindari Penggusuran