TEMPO.CO, Jakarta - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menyesalkan demonstrasi mahasiswa menolak rencana pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat di depan Kementerian Dalam Negeri yang diwarnai kericuhan. Dalam insiden itu Kepala Satuan Intel Polres Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Ferikson Tampubolon terluka diduga usai dipukul dengan benda tumpul oleh salah satu peserta aksi.

“Aparat keamanan yang bertugas harus dihormati, karena mereka sudah memberikan kesempatan kepada massa aksi menyampaikan aspirasi,” kata Jaleswari dalam keterangan tertulisnya, Jum’at, 11 Maret 2022.

Jaleswari menuturkan penggunaan kekerasan terhadap aparat yang melarang massa menggelar aksi di ring satu Istana Negara, yang bersamaan dengan waktu ibadah salat Jumat, menodai tujuan aksi demonstrasi untuk menyalurkan aspirasi.

Menurut Jaleswari, meski massa mengklaim membawa aspirasi penolakan daerah otonomi baru, mereka tetap harus mengikuti ketentuan perundang-undangan tentang penyampaian pendapat di muka umum. “Jaminan kebebasan yang diberikan negara tidak serta merta diartikan memperbolehkan adanya aksi demonstrasi yang disertai kekerasan, perusakan dan penyerangan aparat yang bertugas melakukan pengamanan,” ucap dia.

“Sekali lagi, silahkan menyalurkan aspirasi, karena ini adalah negara demokrasi. Tetapi segala bentuk aksi kekerasan tidak akan ditolerir dan akan berhadapan dengan proses hukum.” katanya menambahkan.

Jaleswari mengklaim rencana pemekaran wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat ini demi pemerataan pembangunan dan pelayanan di wilayah itu. Selain itu, pelayanan umum kependudukan dan lainnya yang selama ini terpusat di Ibu Kota Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dapat dibangun dan disebar di ibu kota provinsi baru sehingga lebih efektif dan efisien. Pembangunan berbasis aspirasi dan wilayah adat pun, kata dia, dapat lebih mudah diwujudkan.

Baca juga:

Demo Tolak Pemekaran Wilayah Papua Ricuh, Kasat Intel Polres Jakpus Terluka