TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mencari formula untuk mengurangi subsidi transportasi, salah satunya adalah dengan tarif integrasi JakLingko. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan hingga saat ini pemerintah masih mensubsidi tarif transportasi umum di Jakarta.

“Dinas Perhubungan DKI Jakarta sedang mencari formula yang terbaik agar mengurangi subsidi, namun tetap memberikan pelayanan terbaik masyarakat,” kata Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 17 Maret 2022.

Riza mengatakan subsidi transportasi bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Saat ini Pemprov DKI sedang berupaya melepas ketergantungan dari subsidi.

Soal subsidi transportasi yang dikhawatirkan akan lebih banyak dinikmati warga non-Jakarta, Riza mengatakan tidak bisa memilah warga Jakarta atau bukan.

“Terlepas yang menikmati tidak semua warga Jakarta, kita sebangsa dan setanah air tidak bisa pilah-pilah warga Jakarta harganya sekian, warga luar Jakarta harganya sekian. Tidak. Semua yang menggunakan transportasi publik di Jakarta apapun latar belakangnya, daerahnya, profesinya, dan sebagainya, semua diperlakukan sama,” kata Riza Patria.

Sebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan mengusulkan tarif integrasi Jaklingko sebesar Rp 10 ribu, yang berlaku untuk penggunaan bus Transjakarta, kereta MRT dan LRT.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan jika tarif integrasi JakLingko diterapkan, pendapatan tiga BUMD bakal minus Rp 14,46 miliar. Namun minus ini akan ditutupi dengan realisasi public service obligation (PSO) atau subsidi APBD sebesar Rp 3,16 triliun.

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi B, antara lain Gilbert Simanjuntak dan Manuara Siahaan, khawatir subsidi Rp 3,16 triliun salah sasaran karena tarif integrasi JakLingko akan lebih banyak dinikmati warga luar Jakarta.

Baca juga: Warga Inginkan Integrasi Tarif Jaklingko Diperluas Hingga Level Jabodetabek