TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia membeberkan kelemahan sistem pemantauan anggaran e-budgeting yang diinisiasi bekas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sistem tersebut dinilai ide jenius, tapi implementasinya gagal.

"Dalam proses implementasinya secara birokratik, Ahok gagal," kata dia dalam diskusi daring soal evaluasi kinerja di akhir masa jabatan Gubernur Anies Baswedan, Kamis, 24 Maret 2022.

Karena itulah, audit keuangan pemerintah DKI di era kepemimpinan Ahok berulang kali tak mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Menurut Dedi, sistem e-budgeting ini kemudian diperbaiki Anies. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta memberikan predikat WTP atas laporan keuangan DKI selama empat tahun berturut-turut pada 2017-2020.

"Anies Baswedan melakukan modifikasi. Secara prinsip kerja sama, tapi persoalannya adalah Anies punya cara yang lebih baik dalam menyampaikan kepada publik," jelas analis politik itu.

Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi Lingkar Diskusi Indonesia (LIDI). Diskusi membahas evaluasi kinerja pemerintah DKI di akhir masa jabatan Anies dan peta politik menuju Pilgub 2024.

Selain Dedi, narasumber lainnya adalah politikus PSI William Aditya Sarana. Dia menilai tidak ada kemajuan yang signifikan di Jakarta selama dipimpin Gubernur DKI Anies Baswedan. Yang terjadi di Ibu Kota selama lima tahun terakhir ini, lanjut dia, ibarat seperti kosmetik.

Dedi lantas membela Anies. Dedi menilai tidak bisa disimpulkan bahwa Jakarta gagal apabila melihat bukti yang ada. Salah satunya soal sistem pemantauan anggaran tersebut.

Namun William mengeluhkan tak adanya transparansi anggaran, mulai dari perencanaan hingga pengesahan, di masa kepemimpinan Anies. Dia membandingkannya dengan era Ahok.

Baca juga: Anies Baswedan Bawa Tanah untuk IKN dari Korban Gusuran Ahok