TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 10 sasaran pembangunan pada 2023 yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota/Kabupaten Administrasi se-DKI Jakarta.

Musrenbang sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026 yang saat ini dalam proses finalisasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan 10 sasaran pembangunan tersebut dalam Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta secara daring pada Senin, 28 Maret 2022.

Sejumlah kendaraan melintas di dekat pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) Pinisi di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin, 10 Januari 2022. TEMPO/Subekti.

Pertama, pengurangan ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial guna menjaga kohesivitas sosial di masyarakat sehingga membuat kota ini tetap stabil.

Kedua peningkatan kualitas, aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat di setiap wilayah yang harus dikerjakan secara serius dan dipastikan ada peningkatan pelayanan sehingga dapat memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan Pemprov DKI Jakarta.

Ketiga, penurunan kesenjangan melalui pembangunan responsif gender. Keempat, pemerataan kesempatan pendidikan untuk semua dan edukasi terkait pembelajaran sepanjang hayat. "Salah satu contohnya reform di dalam penerimaan siswa baru yang mencerminkan pada prinsip kesetaraan," kata Anies seperti dikutip dari Antara.

Kelima, peningkatan kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan. Keenam, pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah.

Ketujuh, akselerasi transformasi digital dan pengembangan manajemen kota cerdas, yang bukan hanya memiliki "dashboard smart city" yang memantau apa saja yang terjadi di kota ini, tetapi juga diharapkan masyarakat punya "dashboard". "Sehingga aplikasi JAKI perlu terus dioptimalkan pemanfaatannya," katanya.

Kedelapan, peningkatan kesempatan, pemberdayaan dan adaptabilitas tenaga kerja yang sangat penting sebab pandemi membuat banyak perubahan dalam struktur tenaga kerja.

Kesembilan, pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon yang telah berjalan baik karena berhasil melakukan penurunan efek rumah kaca 30 persen pada 2030 dan sekarang sudah 26 persen.

Kesepuluh, pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas.

Pemprov DKI Jakarta meluncurkan JAKI, Aplikasi untuk Evaluasi Kinerja Pemprov DKI

Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2023 ini mengusung tema "Akselerasi Keunggulan Jakarta untuk Mewujudkan Kota Berdaya Saing Global yang Berketahanan, Inklusif dan Berkeadilan". Tema itu dinilai sangat tepat karena Jakarta merupakan representasi dari Indonesia di mata dunia internasional sehingga memiliki peran yang amat penting ke depannya.

"Bapak Ibu kita tahu bahwa pusat pemerintahan nantinya tidak lagi berada di Jakarta, dan Jakarta akan jadi pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan simpul lintas suku bangsa ada di tempat ini," kata Anies.

Di sisi lain, Jakarta adalah pintu gerbang Indonesia ke dunia dan pintu gerbang dunia masuk ke Indonesia. "Karena itu kita ingin kota ini terus menyiapkan semua infrastruktur, baik keras maupun lunak untuk menjadi kota berdaya saing global," kata Anies.

Baca juga: JIS Bisa untuk Konser Kelas Dunia, Anies: Selama Ini Berhenti di Singapura