TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono berharap penjabat (Pj) Gubernur pengganti Anies Baswedan adalah aparatur sipil negara (ASN) yang paham persoalan Ibu Kota. Pemahaman masalah Ibu Kota, kata Gembong, sangat penting selain ASN itu memenuhi syarat adminstrasi sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Jika telah memahami persoalan di DKI Jakarta, Pj Gubernur dapat langsung melakukan percepatan sejumlah program yang belum tereksekusi.

"Saya harap orang yang paham, dia bisa menetapkan prioritas yang dikerjakan, dia paham itu. Kalau sudah paham tidak perlu belajar," kata Gembong Warsono saat dihubungi, Jumat, 15 April 2022.

Salah satu sosok yang memenuhi kriteria tersebut adalah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Menurut Gembong, Heru sudah memenuhi syarat administrasi dan mengetahui seluk-beluk masalah Jakarta.

Sebab, dulu Heru pernah menjadi pejabat DKI di era mantan Gubernur Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Dia pernah menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI periode 2015-2017. Sebelum itu, Heru menjabat Wali Kota Jakarta Utara pada 2014.

Gembong melanjutkan, Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali juga potensial menggantikan Gubernur Anies Baswedan. Walau begitu, pemilihan Penjabat Gubernur DKI tetap ada di tangan Presiden Jokowi.

"Dewan tidak punya hak untuk mengusulkan nama, tapi itu sekadar harapan," terang anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI itu.

Anies Baswedan bakal menanggalkan kursinya di DKI 1 pada Oktober 2022. Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno memenangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2017. Jokowi melantik pasangan ini pada 16 Oktober 2017.

Baca juga: Capres 2024, PPP DKI Nilai Anies Baswedan Mampu Redam Polarisasi