JIS Bisa Dipakai untuk Kampanye, Wagub DKI: Diputuskan Jakpro

Jumat, 13 Mei 2022 18:55 WIB

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu, 27 Maret 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan bahwa Jakarta International Stadium (JIS) bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat, baik untuk olahraga, seni budaya, sosial, dan keagamaan, termasuk untuk kampanye Pemilu 2024.

“Termasuk nanti kalau masa kampanye 2024, kan selama ini di stadion. Kalau dimungkinkan di JIS, saya kira nanti, tapi nanti saya tunggu pengaturan dari JakPro,” ujar Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Jumat, 13 Mei 2022.

Dia menjelaskan fasilitas umum untuk lokasi masa kampanye biasanya ditetapkan atau diatur Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kedua lembaga tersebut akan menentukan titik-titik mana yang dimungkinkan sebagai lokasi kampanye.

Advertising
Advertising

Menurut dia, yang terpenting adalah aset tersebut milik bersama dan harus dijaga kebersihan, kerapihan dan lain sebagainya. “Selama ini, kan yang terbesar di GBK. Nanti diserahkan kepada KPU dan Bawaslu apakah JIS bisa. Ketentuan itu nanti diatur,” tutur dia.

Riza menjelaskan bahwa semua kegiatan apa pun jika positif dan tidak melanggar aturan perundang-undangan diperbolehkan diselenggarakan di JIS. “Apa saja yang tidak melanggar,” katanya.

Sebelumnya, anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Syarif menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut Jakarta International Stadium (JIS) dirancang untuk multievent. Menurut dia, pada prinsipnya siapapun bisa menggunakan JIS asal tidak ada unsur politik. “Tapi ada syarat-syaratnya, tidak berbau politis itu ya,” ujar dia saat ditemui di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, 10 Mei 2022 lalu.

Menurut Syarif, pengelola JIS harus selektif dalam memberikan izin terhadap siapa pun yang ingin memakainya. Ia meminta pengelola berani mencegah jika ada yang ingin memakai JIS untuk acara keagamaan tapi kental dengan unsur politik. “Ya harus selektif, karena JIS bukan sekedar tempat, harus dipikirkan. Tapi intinya siapapun bisa menggunakan JIS tapi dengan syarat tidak berbau politis,” katanya.

Baca juga: Wagub DKI Angkat Bicara Soal Alasan Penamaan JIS Pakai Bahasa Inggris

Berita terkait

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

7 jam lalu

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

PPP menilai terdapat perbedaan perhitungan suara versi PPP dengan KPU.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

9 jam lalu

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

PPP meminta MK agar memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang atau PSU di Kabupaten Paniai.

Baca Selengkapnya

Ada Pemohon Sengketa Pileg Tak Hadir di MK, Saldi Isra: Berarti Tidak Serius

18 jam lalu

Ada Pemohon Sengketa Pileg Tak Hadir di MK, Saldi Isra: Berarti Tidak Serius

Hakim MK Saldi Isra menegur sejumlah pemohon sengketa pileg yang tidak hadir dalam sidang pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

19 jam lalu

Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

Hakim MK Anwar Usman tampak menggunakan inhaler ketika menangani sidang sengketa pemilu 2024 pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Daftar Hakim Panel Sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi

20 jam lalu

Daftar Hakim Panel Sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi

MK mulai menggelar sidang sengketa pemilu 2024. Sidang dilakukan dengan mekanisme panel.

Baca Selengkapnya

Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

20 jam lalu

Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

PPP mengungkapkan telah mempersiapkan strategi untuk menghadapi sidang sengketa pileg di MK hari ini. Apa saja strateginya?

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

22 jam lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

MK menggelar sidang perdana sengketa pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD RI hari ini.

Baca Selengkapnya

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

2 hari lalu

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

2 hari lalu

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

2 hari lalu

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.

Baca Selengkapnya