TEMPO.CO, Jakarta - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan penyedia sekaligus produsen bus berbasis listrik, Switch Mobility Limited di London pada Jumat, 13 Mei 2022 sore waktu setempat.

Penandatangan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Direktur Utama PT Transportasi Jakarta M. Yana Aditya dan Sarwant Singht selaku Chief Planning Officer Switch Mobility Limited serta disaksikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hadir pula dalam acara itu Richard Graham MP Prime Minister's Trade Envoy to Indonesia, Dubes Indonesia untuk London Desra Percaya, Asisten Perekonomian dan keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo, Direktur Operasi dan Keselamatan PT Transportasi Jakarta Yoga Adiwinarto.

“Melaui MoU ini, diharapkan Transjakarta memiliki akses yang lebih luas kepada penyedia elektric bus tidak hanya lokal tapi juga berbahan belahan dunia lain, terutama Inggris. Mengingat Inggris memiliki inovasi di bidang teknologi, pembiayaan serta model pengadaan yang cukup berkembang pesat,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di lokasi dikutip dari keterangan tertulis PT Transjakarta.

Sementara itu, M. Yana Aditya selaku Direktur Utama PT Transportasi Jakarta menyambut baik adanya kerja sama tersebut. “Transjakarta yakin bisa mendukung capaian Net Zero Emission Lewat kehadiran bus listrik sebagai transportasi publik di Ibu Kota Jakarta,” ujar Yana.

Yana menjelaskan saat tahap penjajakan dengan Switch Mobility Limited masih dilakukan. Rencananya mereka akan melakukan uji coba bus di jalur Transjakarta.

Uji coba dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimun (SPM) yang berlaku dari aspek pengujian dan standar operasional Transjakarta. “Kami ingin memastikan pemenuhan kebutuhan implementasi bus listrik bagi pelanggan bisa terpenuhi secara maksimal,” katanya.

Proses uji coba diharapkan bisa berjalan pada kuartal ke-2 tahun kalender 2023 mendatang. Selanjutnya apabila uji coba berjalan sesuai harapan, kedua belah pihak bisa melanjutkan kerja sama ini untuk secara resmi beroperasi melayani pelanggan.

Lewat Perjanjian Paris Agreement 2015, kata Yana, pemerintah Indonesia menargetkan capaian Net Zero Emission pada 2060 dan pada 2030 menetapkan Nationally Determined Contribution (NDC) dalam mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen dan sebanyak 41 persen jika dengan bantuan asing.

“Salah satu faktor untuk mencapai target tersebut ialah dengan melakukan dekarbonisasi pada sektor transportasi. Kami yakin capaian tersebut bisa direalisasikan mengingat, ke depan bus konvensional akan dielektrifikasi dan menggunakan bus berbasis listrik secara menyeluruh pada 2030 mendatang,” tutupnya.

Baca juga: Tarif BBG Naik, Transjakarta: Belum Ada Arahan Pemprov soal Tarif Layanan