Jokowi Longgarkan Masker, Epidemiolog Minta Pemerintah Tak Bangun Euforia

Rabu, 18 Mei 2022 11:28 WIB

Siswa mengikuti halal bilhalal usai libur lebaran di SDN Cipayung 03, Jakarta, Kamis 12 Mei 2022. Pemprov Jakarta tetap menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen dimulai 12 Mei 2022, meski dihantui penyakit hepatitis akut misterius. Setiap sekolah yang menggelar PTM 100 persen harus tetap menerapkan protokol kesehatan ketat seperti memakai masker dan mencuci tangan. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman menanggapi kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memperbolehkan masyarakat tidak menggunakan masker di luar ruangan. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah harus berhati-hati dalam menarasikan, jangan sampai membangun euforia atau percaya diri berlebihan yang akhirnya membuat abai dan merugikan diri sendiri.

Karena itu, kata Dicky, penggunaan masker adalah satu perilaku yang selain mudah dan murah, juga efektif dalam mencegah penularan penyakit yang ditularkan melalui udara seperti halnya Covid-19. Apalagi dikombinasikan dengan akselerasi atau peningkatan vaksinasi, ini menjadi suatu kombinasi yang sangat signifikan berkontribusi dalam memperbaiki situasi pandemi. "Bisa menurunkan potensi penularan, yang kita tahu itu terjadi terutama karena ditularkan melalui udara," ujar dia saat dihubungi Tempo, Rabu pagi, 18 Mei 2022.

Menurut dia, kombinasi itu dengan ditambah protokol kesehatan, termasuk perbaikan kualitas udara dengan ventilasi sirkulasi lebih baik, akan menjadi salah satu upaya yang jelas berkontribusi dan mengarah pada keluarnya dari krisis pandemi.

Dicky juga menjelaskan saat ini cakupan vaksinasi dua dosis di Indonesia sudah jauh meningkat. Namun, perlu pula diperhatikan soal varian Omicron Plus dan varian lain turunannya. "Apalagi kita sekarang menghadapi ada yang lebih efektif menularkan yaitu BA2.12.1 dibandingkan BA biasa atau BA2," turur Dicky.

Artinya, kata Dicky, cakupan vaksinasi dua dosis itu tidak cukup, dan harus tigas dosis atau ditambah booster. Di negara seperti Australia, mulai membolehkan tidak pakai masker di luar ruangan itu karena cakupan dosis tiga dari vaksinasinya sudah di atas 70 persen, sedangkan di Indonesia belum.

Sehingga harus tetap berhati-hati, terutama melihat situasi setempat apakah cakupan vaksinasi tiga dosisnya sudah 50 persen belum, apakah kalau bicara konteks tempat, meskipun outdoor, itu tidak menjamin aman. Karena outdoor itu harus disertai dengan sirkulasi udara bagus. Jadi tidak serta merta outdoor itu aman juga. "Tidak serta merta outdoor itu boleh tidak pakai masker, tapi ada yang memang outdoor atau indoor, orang sudah divaksinasi, bisa," katanya.

Hal-hal tersebut, kata Dicky, harus disampaikan kepada publik. Sehingga pemerintah memiliki acuan yang baik. Namun, yang namanya komunikasi risiko itu harus memberikan informasi yang memadai terhadap publik, sehingga publik bisa menilai sendiri dia berada dalam situasi aman atau tidak, tidak pakai masker atau harus pakai masker.

"Itu yang harus diterjemahkan lebih detail oleh pejabat-pejabat presiden. Kalau presiden oke lah secara umum menjelaskannya seperti itu, sekarang para Menteri atau para Dirjen dan Kepala Dinas ini harus berikan penjelasan," tutur Dicky.

Jokowi mengumumkan memperbolehkan masyarakat beraktivitas di luar ruangan tanpa mengenakan masker kemarin. Hal ini, menurutnya, melihat kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia yang sudah jauh lebih terkendali. Meskipun diperbolehkan, Jokowi mensyaratkan beberapa hal dari kebijakan itu.

"Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik, tetap harus menggunakan," ujar Jokowi dalam konferensi pers secara daring kemarin.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merasa senang dan bersyukur dengan kebijakan itu. “Kami akan mendukung program itu sekalipun belum diperkenankan bagi lansia (lanjut usia) dan juga komorbid dan yang rentan,” kata Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Mei 2022.

Baca juga: Pandemi Belum Berakhir, Epidemiolog Minta Jokowi Rincikan Aturan Lepas Masker

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

4 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

7 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

11 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

14 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya