3 Alasan Ketua MUI DKI Dukung Anies Baswedan Jadi Presiden 2024

Minggu, 22 Mei 2022 14:50 WIB

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta Munahar Muchtar di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Senen, Jakarta Pusat, Minggu, 22 Mei 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta Munahar Muchtar memaparkan alasannya mendukung Gubernur DKI Anies Baswedan menjadi presiden 2024. Menurut dia, Anies mampu mempersatukan warga dari pelbagai latar belakang.

"Beliau (Anies) bisa mempersatukan anak bangsa. Beliau ini, kan tidak melihat mau Islam, Hindu, Buddha, semuanya inilah warga DKI," kata Munahar Muchtar saat ditemui di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Senen, Jakarta Pusat, Minggu, 22 Mei 2022.

Alasan kedua, Anies telah membawa perubahan dari aspek pembangunan di Ibu Kota. Munahar mencontohkan berdirinya Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

Advertising
Advertising

Ketiga, Anies tak pernah merespons seluruh kritik yang ditujukan kepadanya. Munahar menyebut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu selalu melontarkan pernyataan yang baik. "Dihantam bagaimana pun beliau tidak pernah jawab. Itu, lah karakter seorang pemimpin," ucap dia.

Hari ini Munahar diundang dalam acara halal bi halal Keluarga Besar Muhammadiyah DKI. Anies dan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) juga diundang, tapi absen. Dalam sambutannya, Munahar mendorong dan mendoakan Anies menjadi presiden.

Sikap Munahar yang mendukung Anies tampak sejak wacana pembentukan pasukan siber atau cyber army. Munahar berharap jajarannya di bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) untuk dapat membela dan membantu Anies.

Jika buzzer mencari kesalahan Anies, menurut dia, MUI DKI justru harus menyampaikan berita soal keberhasilan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Baca juga:

Acara Halal Bihalal Muhammadiyah Berubah Jadi Arena Dukungan ke Anies Baswedan

Berita terkait

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

14 jam lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya

Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

1 hari lalu

Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh karena telah memberi dukungan di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

1 hari lalu

CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

Toxic Positivity; Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

1 hari lalu

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

Anies Baswedan akan tetap berkegiatan mengunjungi masyarakat meski Pilpres telah usai.

Baca Selengkapnya

Anies-Muhaimin ke Aceh Meski Timnas Amin Sudah Bubar, Ada Apa?

1 hari lalu

Anies-Muhaimin ke Aceh Meski Timnas Amin Sudah Bubar, Ada Apa?

Anies-Muhamin dikabarkan menuju ke Aceh untuk mengikut agenda bersama meski Timnas Amin sudah bubar.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

1 hari lalu

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

Koordinator Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan sikap politik PKS jadi koalisi atau oposisi akan diumumkan jika sudah diputuskan Majelis Syuro.

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

1 hari lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Modus Penyelewengan Dana BOS

2 hari lalu

Modus Penyelewengan Dana BOS

Penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS diduga masih terus terjadi di banyak satuan pendidikan secara nasional.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

2 hari lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

2 hari lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya