TEMPO.CO, Jakarta - Konvoi motor orang-orang berpakain hijau putih yang menyebut dirinya sebagai Khilafatul Muslimin dan viral di media sosial mengaku sudah menginformasikan agenda rutinnya tersebut ke Mabes Polri.

Amir Jamaah wilayah Khilafatul Muslimin Bekasi Raya, Abu Salma, yang menyatakan turut mengikuti acara konvoi itu berujar, konvoi ini memang sebetulnya agenda rutin setiap 4 bulan untuk daerah-daerah di kawasan pulau Jawa.

Maka dari itu, Abu Salma mengaku heran ketika Polda Metro Jaya mengatakan akan memanggil para peserta konvoi itu. Polisi menyebutkan akan memanggil mereka untuk klarifikasi dan memberikan edukasi kepada mereka soal dasar negara.

"Konvoi ini padahal sudah kami sampaikan ke pihak Mabes Polri, kebetulan saya dekatlah dengan pihak-pihak Mabes Polri, sering kami sampaikan kegiatan rutinan, cuma mungkin karena pejabatnya baru jadi wajar lah, kita maklum saja," kata dia saat dihubungi, Selasa, 31 Mei 2022.

Sistem khilafah tak menuntut perubahan sistem negara

Abu Salma mengatakan, konvoi ini sebetulnya sebagai upaya Khilafatul Muslimin untuk mensyiarkan kepada masyarakat secara terang-terangan, atau tidak sembunyi-sembunyi bahwa sistem khilafah tidak selalu menuntut perubahan sistem negara atau berupaya mengambil alih pemerintahan.

"Khilafah ini ya seperti masjid, disiapkan untuk shalat, wadah untuk orang shalat, ada orang yang lewat dia enggak shalat ya monggo, yang shalat ya alhamdulillah, kan begitu. Mestinya enggak mengklaim khilafah ini radikal, teroris, dan sebagainya," ucap Abu.

Abu Salma juga mengaku konvoi itu dilakukan bersama dengan Amir Khilafatul Muslimim DKI Jakarta Abudan. Ini karena para amir di wilayah Pulau Jawa satu kesatuan di bawah komando Amin Daulah Jawa, Ustaz Hamzah Sat.

"Sifatnya sebatas Pulau Jawa, ya. Belum tentu di Sumatera melaksanakan motor syiar. Tapi kalau kita memang sepakati bersama bisa bersamaan juga bareng, Daulah Sumatera, Jawa, Timur, biasanya begitu," ucap Abu Salma.

Dia berujar, program motor syiar khilafah ini upaya Khilafatul Muslimin supaya lebih transparan terhadap masyarakat, tidak terkesan eksklusif, underground. Dengan demikian, dia berharap, Khilafatul Muslimin tidak disamakan dan dikaitkan dengan organisasi lain seperti Majelis Mujahidin serta Hisbut Tahrir Indonesia.

"Jadi kita sebetulnya ingin lebih transparan, enggak sumput-sumputan seperti yang sudah sudah. Jaman dulu kan ada juga kelompok yang underground, nah kita ini bukan saatnya lagi. Tapi kalau ini baik, benar, ya harus kita sampaikan lah ke publik," ujar Abu Salma.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan, akan memanggil para pengendara motor yang konvoi sambil mengenakan atribut bertuliskan Khilafatul Muslimin. Polisi juga sudah mengetahui para pengendara yang viral di media sosial itu berada di kawasan Jakarta Timur.

"Kita sudah mendapat data itu terjadi di daerah Jakarta Timur. Kami akan mencari data dulu terhadap pengendara yang nampak dalam video tersebut tentunya kami juga akan memanggil mereka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan, di kantornya, Jakarta, Senin, 30 Mei 2022.

Pemanggilan ini ditujukan untuk memberikan edukasi kepada mereka supaya tidak menyimpang. Sebab, Zulpan menganggap, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menyatakan dasar negara Indonesia adalah khilafah.

"Tidak dibenarkan karena ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan juga apa yang menjadi ketentuan dalam perundang-undangan kita bahwa bangsa Indonesia ini bukan berdasar khilafah," ujar Zulpan.

Baca juga: Konvoi Pengendara Sepeda Motor di Jakarta Timur Bagikan Brosur Khilafah