Ada Bendera HTI, Polisi Periksa LSM Damai Penyelenggara Deklarasi Anies

Kamis, 9 Juni 2022 11:36 WIB

Ratusan pendukung yang menamakan diri Majelis Sang Presiden resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2022. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Polres Metro Jakarta Selatan masih menelusuri penyelenggara deklarasi Anies Baswedan sebagai capres 2024 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2022. Ini karena dalam deklarasi itu terdapat bendera bertuliskan lafaz tauhid yang mirip dengan bendera organisasi terlarang Hizbut Indonesia (HTI).

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Besar Ridwan Soplanit mengatakan, salah satu penyelenggara yang tengah diperiksa berasal dari LSM Damai. Pemeriksaan masih dalam tahap penyelidikan serta penyitaan terhadap bendera yang mirip dengan bendera milik HTI.

"Salah satu penyelenggara LSM Damai yang sedang kami lidik, apakah kegiatan itu berizin atau enggak, kemudian terkait dengan bendera yang dimaksud sudah kami lakukan penyelidikan," kata dia dikutip dari keterangannya, Kamis, 9 Juni 2022.

Beberapa orang saksi yang ada di lokasi kata dia juga telah diwawancarai. Dari hasil wawancara ini, Ridwan mengatakan, penyelidikan mengerucut kepada pihak penyelenggara yang menjadi penanggung jawab acara tersebut.

"Untuk saksi kita sudah lakukan interview di TKP. Yang intinya kita semua bermuara ke pihak penanggung jawab siapa yang melakukan apa dan pihak yang bertanggung jawab," ucap dia.

Advertising
Advertising

Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Budhi Herdi Susianto mengatakan, pihaknya juga kini telah menyita bendera itu untuk diperiksa lebih lanjut. Selain itu, dia juga tengah menginterogasi pihak kemanan dan panitia acara deklarasi ini.

"Kami sudah mengamankan bendera tersebur dan sedang kami dalami bendera apa. Masih dilakukan interogasi terhadap petugas keamanan dan panitia," kata Budhi saat dihubungi, Rabu, 8 Juni 2022.

Bendera mirip organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dicopot dari atas panggung usai adanya protes atas pemasangannya di acara deklarasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2022. Tempo/Fajar Pebrianto

Acara deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024 oleh kelompok Majelis Sang Presiden sempat diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu peserta acara akibat adanya pemasangan bendara lafaz tauhid yang mirip dengan bendera organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disamping bendera merah putih di panggung.

Kericuhan itu terjadi saat acara di Hotel Bidakara itu akan dimulai. Saat MC memulai acara, seorang peserta bernama Eka Jaya maju ke tengah ruangan. Pria yang mengenakan baju puth dengan bertuliskan "Pejabat: Pengacara dan Jawara Bela Umat" itu memprotes adanya pemasangan bendera mirip HTI.

"Kalau mau mulai, copot dulu," kata Eka di lokasi acara di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2022.

Sontak, keributan kecil terjadi karena seorang pria lain berbaju batik berusaha membela pemasangan bendera tersebut. Ia tak menjelaskan apakah dirinya yang memasang bendera tersebut. Tapi Ia mengakui kalau dirinya bukan panitia acara, hanya peserta.

"Jangan mendiskreditkan bendera Laillahaillah dengan bendera HTI," kata pria tersebut.

Baca juga: Kelompok Eks HTI dan FPI Dukung Anies Baswedan Presiden 2024, M. Taufik: Palsu

Berita terkait

Kans Gabung di Kabinet Prabowo-Gibran: Anies Tak Mau Berandai-andai, Ganjar Sebut Lebih Baik di Luar

1 jam lalu

Kans Gabung di Kabinet Prabowo-Gibran: Anies Tak Mau Berandai-andai, Ganjar Sebut Lebih Baik di Luar

Anies tidak mau berandai-andai. Sedangkan Ganjar menyebutnya lebih baik di luar kabinet Prabowo-Gibran. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Minta Parpol Pendukung Anies dan Ganjar Tak Gabung KIM, Pengamat: Hormati Suara Rakyat yang Tak Pilih Prabowo-Gibran

3 jam lalu

Minta Parpol Pendukung Anies dan Ganjar Tak Gabung KIM, Pengamat: Hormati Suara Rakyat yang Tak Pilih Prabowo-Gibran

Ray Rangkuti menyinggung partai non-koalisi KIM yang hendak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal itu dianggap tidak menghormati rakyat

Baca Selengkapnya

PKS Buka Peluang Usung Ahmad Syaikhu di Pilkada Jakarta, Ini Alasannya

11 jam lalu

PKS Buka Peluang Usung Ahmad Syaikhu di Pilkada Jakarta, Ini Alasannya

Partai Golkar DKI menyatakan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jawa Barat, bukan di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Polisi Periksa Isi Percakapan Brigadir RA dan Istri di Ponselnya, Bakal Diungkap ke Publik

12 jam lalu

Polisi Periksa Isi Percakapan Brigadir RA dan Istri di Ponselnya, Bakal Diungkap ke Publik

Isi SMS antara istri dan Brigadir RA akan dirilis oleh Polres Metro Jakarta Selatan kepada publik.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Singgung Peluang Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

13 jam lalu

Anies Baswedan Singgung Peluang Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

Anies Baswedan mengakui dirinya masih kerap ditanya apakah akan masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

Rencana Anies Usai MK Tolak Gugatan: Istirahat Sejenak, Lalu Perjalanan Baru

14 jam lalu

Rencana Anies Usai MK Tolak Gugatan: Istirahat Sejenak, Lalu Perjalanan Baru

Anies Baswedan membeberkan rencananya setelah gugatan kubunya ditolak Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

14 jam lalu

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

Prabowo menjelaskan alasan mengapa dia maju dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Soal Putusan MK: Perjuangan Tidak Sia-sia

15 jam lalu

Anies Baswedan Soal Putusan MK: Perjuangan Tidak Sia-sia

Anies Baswedan menyatakan langkah barisannya melakukan gugatan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) bukanlah hal sia-sia.

Baca Selengkapnya

Soal Peluang PKS Gabung Kubu Prabowo, Politikus PAN Mengaku Senang

21 jam lalu

Soal Peluang PKS Gabung Kubu Prabowo, Politikus PAN Mengaku Senang

Viva Yoga mengatakan PAN tidak keberatan jika nantinya PKS benar akan bergabung.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

22 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya