TEMPO.CO, Jakarta - Kapolres Jakarta Selatan Komisaris Besar Budhi Herdi Susianto menyatakan bendera lafaz tauhid yang terpasang di Majelis Sang Presiden bukanlah milik organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Keberadaan atribut mirip bendera HTI itu sempat membuat ricuh peserta acara deklarasi yang menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Majelis Sang Presiden menggelar acara di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 8 Juni 2022.

"Bukan (bendera HTI)," kata Budhi saat konfirmasi, Jumat, 10 Juni 2022.

Meski begitu, Budhi tidak menjawab dasar penetapan itu, termasuk adanya pelibatan ahli. Hanya saja, sebelumnya, dia sudah memastikan anggotanya telah langsung datang ke lokasi acara deklarasi saat diketahui adanya pemasangan bendera serupa milik HTI ini.

"Kami sudah mengamankan bendera tersebut dan sedang kami dalami bendera apa. Masih dilakukan interogasi terhadap petugas keamanan dan panitia," kata Budhi saat dihubungi, Rabu, 8 Juni 2022.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Ridwan Soplanit mengatakan, salah satu panitia atau penyelenggara yang tengah diperiksa berasal dari LSM Damai. Pemeriksaan masih dalam tahap penyelidikan serta penyitaan terhadap bendera yang mirip dengan bendera milik HTI.

"Salah satu penyelenggara LSM Damai yang sedang kami lidik, apakah kegiatan itu berizin atau enggak, kemudian terkait dengan bendera yang dimaksud sudah kami lakukan penyelidikan," kata dia dikutip dari keterangannya, Kamis, 9 Juni 2022.

Beberapa orang saksi yang ada di lokasi, kata dia, juga telah diwawancarai. Dari hasil wawancara ini, Ridwan mengatakan, penyelidikan mengerucut kepada pihak penyelenggara yang menjadi penanggung jawab acara tersebut.

"Untuk saksi kita sudah lakukan interview di TKP. Yang intinya kita semua bermuara ke pihak penanggung jawab siapa yang melakukan apa dan pihak yang bertanggung jawab," ucap dia.

Ketua Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, PBNU: Ia Pernah di LPBHNU

Wakil Sekretaris Lembaga Da'wah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ahmad Nurul Huda Haem, menyatakan tahu nama Ahmad Ansori, yang disebut-sebut sebagai Ketua Panitia Majelis Sang Presiden dengan menggunakan nama Abu Abdurrahman. Gus Enha panggilan dia, menyatakan Ahmad Amsori memang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama atau LPBHNU.

Ahmad Ansori menduduki posisi itu pada periode 2015-2020, pada masa kepemimpinan Said Aqil Siradj. Namun, saat ini, ia sudah tak lagi menjabat di lembaga itu. "Di Group WA PBNU sempat diinformasikan oleh Sekjen PBNU, Gus Ipul, lewat struktur LPBHNU terkini, tidak ada nama yang bersangkutan," kata Enha saat dihubungi, Kamis, 9 Juni 2022.

Oleh sebab itu, dia menganggap, kehadiran Ansori atau Abu Abdurrahman di acara majelis yang mendeklarasikan dukungan pada Anies Baswedan sebagai Capres 2024 itu tidak mewakili PBNU sama sekali. Dukungan itu, kata dia, sebatas berasal dari pribadinya.

"Kalau hemat saya, sikap Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, sangat jelas. Beliau melarang penggunaan atribut NU untuk kegiatan apapun yang sifatnya dukungan terhadap capres (calon presiden) tertentu," ujar Gus Enha.

Dalam undangan acara deklarasi Anies Baswedan yang beredar, Ketua Panitia acara Majelis Sang Presiden itu bernama Abu Abdurrahman. Nomor dia pun turut dicantumkan dalam undangan itu. Namun, di media sosial Ketua Panitia ini disebut-sebut bernama Ahmad Ansori, sebagaimana yang dibahas akun @BuronanMabes di twitter.

Saat dihubungi, kontak Ansori atau Abu Abdurrahman sebagaimana yang tertera di undangan, tidak ada yang menjawab. Namun, ketika dihubungi melalui pesan WhatsApp, pengguna nomor itu menjawab dengan kalimat yang isinya saat ini tidak ingin dihubungi.

"Mohon maaf untuk sementara waktu di lain kesempatan saja ya. Kirim salam untuk semuanya. Terima kasih," kata Abu Abdurrahman.

Baca juga:

Aktor di Balik FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden, Jegal Anies Baswedan?