TEMPO.CO, Jakarta - Ahli politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menanggapi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI yang kerap turun gunung soal isu di DKI Jakarta. Menurutnya, DPP PSI seharusnya berkoordinasi lebih dulu dengan pengurus wilayah.

“Jangan serobot dan selonong boy. Koordinasi menjadi penting, agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan,” ujar dia melalui pesan pendek pada Kamis, 9 Juni 2022.

Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu menilai ada perbedaan pandangan dan permusuhan di internal partai tersebut. Bagaimanapun, kata dia, yang tahu Jakarta memang PSI DKI. “Mungkin DPP PSI-nya ikut cawe-cawe, ikut cari panggung,” katanya.

Jika itu terus terjadi, bisa berdampak buruk terhadap nasib partai yang kini dipimpin Giring Ganesha Djumaryo itu. “Akan terjadi ketidakkompakan dan akan terjadi disharmonis, itu akan mengganggu konsolidasi Pemilu di PSI,” tutur Ujang.

DPP PSI menanggapi isu dan urusan Jakarta

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengakui DPP PSI kerap menanggapi isu dan urusan Jakarta. Menurut dia, PSI DKI sudah sering melakukan komunikasi dengan DPP soal itu.

“Kami tidak bisa membatasi pihak DPP, karena panggung terbesarnya memang ada di Jakarta,” kata Michael di Gedung Tempo, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Juni 2022.

Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha (tengah) memberikan sambutan dalam konferensi pers pembukaan pendaftaran bacaleg di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin 6 Juni 2022. PSI resmi membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) untuk maju pada pemilu 2024. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Tidak aneh jika DPP turun ke lapangan di Jakarta juga untuk mengejar popularitas nasional. “Walaupun itu sebenarnya jadi beban dan memberatkan PSI DKI,” katanya.

Berdasarkan cakupan wilayah, PSI DKI sebagai oposisi wajar melakukan kritik terhadap kondisi Jakarta. Namun DPP terkadang memberikan pernyataan yang tidak sejalan dengan strategi PSI DKI.

PSI DKI berusaha tetap substantif dalam menanggapi isu di wilayahnya dengan memakai data dan melihat realita di lapangan. PSI DKI tidak bisa mengatur DPP yang ada di atasnya. “Jadi kita berupaya beradaptasi saja.”

Berbeda sikap di DKI

Meski sering ada perbedaan antara DPW dan DPP, Michael berujar, PSI dan publik perlu bijak dalam melihatnya. Karena hal itu justru mendewasakan institusi partainya dan dalam beberapa hal, misalnya soal strategi.

Menurut Michael, perbedaan adalah bagian dari berorganisasi. Jika PSI ingin menjadi partai demokrastis dan tetap egaliter, prinsip itu harus dipegang. “Ya kita bereksperimen, tapi dari sana masyarakat bisa melihat bahwa di PSI pun ada perbedaan sikap. Kita bukan institusi militer yang semuanya harus sama satu komando,” tutur dia.

Contohnya soal Formula E, Giring Ganesha tidak hadir untuk mengapresiasi balapan mobil listrik itu. Namun PSI DKI hadir menonton langsung Formula E karena mengawasi perhelatan yang digelar Pemprov DKI Jakarta. Perbedaan itu, katanya, bukan berarti bersinggungan atau berseberangan, melainkan memang ada konteks yang berbeda.

Itu juga alasan Michael menggunakan narasi PSI Jakarta dalam menyampaikan sikap politik karena berusaha mendorong PSI di wilayahnya punya pemikiran, karakter, cara kerja, dan budaya yang berbeda. “Kalau PSI daerah lain gimana, nasional gimana, ya sudah. Tapi ini ada ragamnya begitu,” kata Michael.

Baca juga: PSI DKI Bicara Soal Perbedaan Sikap dengan PSI Pusat