TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) belum menemukan indikasi rencana Khilafatul Muslimin melaksanakan aksi teror, seperti pengeboman. Namun, mereka disebut lebih cenderung menggunakan strategi berbohong.

Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT, Brigadir Jenderal Wawan Ridwan mengatakan, meski belum ada indikasi melaksanakan aksi terorisme, namun paham mereka yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan strategi berbohong yang digunakan sangat berbahaya.

"Sampai saat ini belum kami temukan data yang menyatakan bahwa organisasi ini akan melakukan pengeboman, namun demikian, tentu saja harus kita antisipasi bersama, karena semuanya bermula dari pada paham ajaran yang intoleransi," kata Wawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 16 Juni 2022.

Apalagi, Wawan melanjutkan, organisasi ini telah terbentuk sejak 1997. Dengan lamanya organisasi massa tersebut telah beroperasi, Wawan mengaku khawatir mengenai jumlah massa yang telah dibangun Khilafatul Muslimin dan kekuatannya secara umum.

"Kalau dibiarkan ini organisasi sangat berbahaya. Terus terang saja Khilafatul Muslimin ini mengusung ideologi sitem khilafah yang bertentangan dengan sistem ideologi bangsa kita yaitu Pancasila. Kami berharap upaya penegakan hukum bisa dilaksanakan," ucapnya.

Penyebaran paham khilafah dan anti pancasila yang telah mereka bangun pun menurut Wawan telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Mereka telah membentuk struktur organisasi dari atas hingga tingkatan akar rumput di wilayah-wilayah atau yang disebut dengan ummul quro.

Untuk menarik simpati masyarakat dan memperluas ajarannya, Wawan berujar, Khilafatul Muslimin juga membolehkan strategi taqiyah atau berbohong. Ini menurutnya tercermin dari pengakuan khalifah atau amir organisasi tersebut yang sering menyatakan tidak ingin mengubah ideologi Pancasila.

"Kalau ditanya masyarakat bahawa dia tidak akan mengubah ideologi Pancasila itu adalah merupakan strategi mereka, yaitu yang disebut strategi taqiyah, adalah strategi atau siasat untuk berbohong. Karena menurut syariat yang diajarkan oleh mereka, bahwa syarat itu diperbolehkan," ujar Wawan.

Dengan strategi-strategi itu, Wawan mengatakan, Khilafatul Muslimin telah memiliki wilayah kekuasaan di 25 provinsi di Indonesia. Struktur organisasi mereka yang dipimpin oleh seorang khalifah bernama Abdul Qodir Hasan Baraja pun menurut Wawan tak ada bedanya dengan sistem yang dianut organisasi terlarang seperti NII.

"Aktivitas Khilafatul Muslimin tidak ubahnya dengan aktivitas yang dilakukan organisasi yang sudah dilarang yaitu NII atau JI dalam hal pengkaderan maupun aktivitas pendanaan serta tujuan organisasi yang mengganti ideologi negara," kata dia.

Baca juga: Anggota Khilafatul Muslimin Wajib Infak Rp 1.000 Setiap hari Setelah Dibaiat