TEMPO.CO, Jakarta - Kualitas udara DKI Jakarta beberapa hari belakang terus memburuk, berada pada posisi teratas dalam kategori tidak sehat. Koalisi IBUKOTA harap pemerintah dapat memberikan kebijakan yang berpihak pada kesehatan masyarakat.

Juru kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu menjelaskan pada Selasa pagi, pukul 06.33 WIB, Jakarta masih berada di urutan tinggi dengan udara paling berpolusi dengan 154 US AQI. Menurutnya, polusi udara dari PM2.5 meningkat saat dini hari hingga pagi hari.

“Partikel polusi udara dari PM2.5 terjadi peningkatan ketika dini hari hingga pagi hari, hal ini terjadi karena tingginya kelembaban udara sehingga menyebabkan peningkatan proses adsorpsi atau perubahan wujud dari gas menjadi partikel atau dikenal dengan istilah secondary air pollutants," ujar Bondan dalam media briefing virtual, pada Selasa, 21 Juni 2022.

Ia menambahkan, pemerintah perlu melakukan langkah nyata untuk mengendalikan sumber pencemaran udara. "Salah satu penyebabnya (polusi udara) memang cuaca, tetapi penyebab utama lainnya adalah masih adanya sumber pencemar udara (bergerak dan tidak bergerak) yang terbukti belum bisa dikendalikan serius melalui kebijakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup ICEL, Fajri Fadhillah berpendapat polusi udara yang terjadi di Jakarta adalah permasalahan lintas batas. Menurutnya, ada sumber pencemaran udara dari luar DKI.

"Polusi udara yang terjadi di Jakarta adalah permasalahan lintas batas. Sumber-sumber pencemar udara dari luar Jakarta, terutama dari industri dan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, cukup signifikan berkontribusi terhadap memburuknya kualitas udara Jakarta," kata Fajri.

Adapun Fajri meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk menjalankan kewajibannya melakukan pengawasan dan supervisi terhadap ketiga Gubernur yaitu Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Diharapkan ketiga Gubernur dapat melakukan upaya pengetatan batas ambang emisi untuk seluruh sumber pencemar udara di daerahnya masing-masing.

"Baku mutu emisi baik untuk kendaraan bermotor maupun untuk industri seperti pembangkit-pembangkit listrik bertenaga fosil harus diperketat. Kedua sumber pencemar udara sama-sama perlu diperketat," tutur Fajri.

Sementara itu, Pengacara Publik LBH Jakarta Jeanny Sirait, mengatakan pemerintah terkesan lepas tangan dengan permasalahan polusi udara saat ini dan hanya menyalahkan cuaca. Ia menyebut data BMKG mencatatkan konsentrasi PM2,5 di Jakarta dan sekitarnya mengalami lonjakan dalam beberapa hari terakhir, jauh melebihi ambang aman yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"September tahun lalu, 32 warga Jakarta bersama Koalisi IBUKOTA telah dimenangkan dalam gugatan warga negara atas polusi udara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, faktanya, warga ibu kota masih belum bisa menikmati kemenangan tersebut dengan mendapatkan udara bersih," jelas Jeanny.

Baginya belum tercapainya hak warga untuk mendapat udara bersih lantaran pemerintah pusat dan daerah mengajukan banding seolah tidak bersedia taat pada perintah pengadilan.

"Proses banding ini seolah-olah menjadi celah bagi pemerintahuntuk menunda upaya pengendalian polusi udara di DKI Jakarta alias buying time, padahal setiap harinya warga ibu kota bertaruh nyawa untuk bisa menghirup udara bersih," katanya.

Koalisi IBUKOTA berharap akan semakin banyaknya gerakan dari masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk mendesak pemerintah pusat dan daerah melakukan pengendalian polusi udara di ibu kota dan wilayah sekitarnya. Hal ini tidak saja untuk warga Jakarta tetapi untuk hak hidup yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia.

NIKEN NURCAHYANI

Baca juga: Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat, BMKG: Kandungan Polutan di Atas Ambang Batas