TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat dana APBD dari berbagai daerah di Indonesia senilai Rp 183,32 triliun tersimpan di rekening bank. Data dana mengendap ini tercatat per April 2022.

"Yang terbanyak adalah dana APBD DKI Jakarta," kata Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro dalam Rapat Paripurna Jakarta Hajatan ke-495 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Juni 2022.

Suhajar tak mendetailkan berapa dana mengendap APBD DKI Jakarta. Dia mengingatkan agar pemerintah daerah menghindari dana mengendap.

"Karena hal ini mencerminkan lambatnya realisasi anggaran," ucap Suhajar.

Dia berharap pemerintah DKI bisa mempercepat penyerapan anggaran agar dana pembangunan mengalir ke masyarakat. Dengan begitu ekonomi bakal bergerak hingga mendorong roda dunia usaha swasta bergulir lebih cepat lagi.

Hal lain yang menjadi perhatian Suhajar adalah realisasi belanja modal APBD. Menurut dia, penting bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi belanja modal.

Misalnya, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. Tahun lalu belanja modal DKI terealisasi 64,6 persen. Sementara realisasi APBD DKI 2021 mencapai 88,2 persen.

Hari ini Ibu Kota menginjak usia ke-495. Upacara HUT DKI atau Jakarta Hajatan dihelat di Plaza Selatan Monas pagi ini sebelum memulai Rapat Paripurna. Rangkaian Jakarta Hajatan berlangsung sepanjang 24 Mei-25 Juni 2022.

Rangkaian perayaannya dibuka dengan pencanangan Jakarta Hajatan ke-495 atau Opening Ceremony Jakarta 495 Anniversary Celebration and Digital Nomad Island Launching. Pembukaan tersebut digelar di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu pada 24 Mei 2022.

Baca juga: Wagub DKI Riza Patria Minta Semua Dinas Pakai APBD untuk Produk Dalam Negeri