PSI Desak Pemprov DKI Jakarta Percepat Vaksinasi Booster

Selasa, 5 Juli 2022 17:23 WIB

Warga mengikuti vaksin bosster di Polsek Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat 17 Juni 2022. Adanya virus omicron subvarian baru yaitu BA.4 dan BA.5 yang berpotensi membuat lonjakan kasus Covid-19. Tempo/Muhammad Syauqi Amrullah

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas (PSI) Idris Ahmad mendesak Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan percepatan vaksinasi booster untuk warga. Pasalnya, DKI menjadi penyumbang kasus terbanyak dengan jumlah 737 kasus positif Covid-19 pada Senin, 4 Juli 2022.

Sementara total kasus aktif di Jakarta sebanyak 8.673 orang yang masih di rawat/ isolasi. Akibat penambahan kasus COVID-19 yang relatif tinggi itu, pemerintah pusat menaikkan status PPKM DKI Jakarta ke level 2.

"Atas dasar itu saya meminta Gubernur DKI Anies Baswedan beserta jajarannya untuk turun tangan langsung sebelum adanya lonjakan Covid-19 yang diperkirakan akan terjadi pada akhir bulan Juli ini," ujar dia lewat keterangan tertulis pada Selasa, 5 Juli 2022.

Idris yang juga Anggota Komisi E DPRD DKI itu mengatakan, ada dua syarat ampuh agar bisa mengendalikan laju Covid-19, yaitu dengan terus gencar melakukan vaksinasi dan menegakkan protokol kesehatan. Keduanya, kata dia, adalah satu kesatuan, masyarakat perlu diimbau dan diingatkan mengenai hal tersebut. "Tentunya perlu kerja-kerja dari Pemprov agar dua syarat ampuh itu dapat berjalan beriringan."

Dia juga mengatakan, di tengah geliat warga Jakarta yang sudah beraktivitas di luar rumah, perlu diantisipasi dengan beragam cara agar Covid-19 bisa terkendali. Idris mengaku melihat banyak fasilitas transportasi dan ruang publik yang sudah mulai kendor menerapkan protokol kesehatan.

Bahkan, Idris berujar, para pengelola sudah mulai abai. "Mestinya stasiun, halte, mal, pasar dan ruang publik tetap ketat menegakkan prokes, karena saya lihat di beberapa ruang publik scan aplikasi PeduliLindungi sudah mulai diabaikan, bahkan jarang diperiksa," katanya.

Selain itu, Idris meminta agar sentra vaksinasi perlu digalakkan lagi, terutama di stasiun, halte transjakarta, mal, pasar dan ruang publik lainnya di mana warga Jakarta sering berkerumun. Melihat data statistik capaian vaksin Covid-19, terutama booster, belum mencapai 50 persen dari jumlah warga DKI Jakarta.

Data per 4 Juli 2022, vaksin dosis ketiga di DKI Jakarta baru mencapai 4.091.936 dari jumlah total warga jakarta yang diatas 10 juta jiwa. "Kita ingin ekonomi kembali bangkit, berbagai kegiatan keramaian telah diagendakan, kita tidak mau ini kembali ditunda lantaran tingginya kasus Covid-19 di Jakarta," tutur Idris.

Idris mengatakan hal itu juga sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menetapkan vaksinasi dosis ketiga alias vaksin booster jadi syarat untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak. Vaksin booster juga jadi syarat bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum.

"Pemprov DKI harusnya bisa menerjemahkan imbauan dari Istana. Gubernur DKI dan jajarannya beserta pihak lain perlu bersinergi untuk mengendalikan laju Covid-19 ini," ujar dia.

Antisipasi Wagub DKI Riza hadapi perkiraan puncak varian baru Covid-19

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan antisipasi Pemerintah Provinsi DKI untuk mengatasi lonjakan kasus varian baru Covid-19 yakni BA4 dan BA5. Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan memprediksi kasus gelombang Covid-19 itu akan terjadi pada pertengahan Juli 2022.

Menurut Riza, dari sekarang yang harus diantisipasi adalah masa libur panjang sekolah. Karena semua tempat pariwisata sudah dibuka, seperti Monumen Nasional atau Monas, Ragunan, dan Ancol, bisa membuat membludaknya masyarakat yang datang dari Jabodetabek dan kota lain.

“Yang pnting sekarang dalam rangka mengantisipasi seperti yang kita ketahui bersama yang perlu kita tingkatkan adalah protokol kesehatan,” ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin, 4 Juli 2022.

Pemprov DKI meminta agar semua masyarakat taat dan patuh menggunakan masker, jaga jarah, cuci tangan, serta menghindari kerumunan. Karena, kata dia, sekali pun sudah ada pelonggaran jangan sampai sub varian Omicron itu menimbulkan penularan yang lebih parah.

“Karena memang angkanya kan ada peningkatan tapi perlu diikuti dengan protokol kesehata yang ketat, patuh, dan disiplin,” tutur Riza.

Selain itu, politisi Partai Gerindra itu menambahkan, selain protokol kesehatan yang harus didorong adalah percepatan pelaksaannya vaksin dosis ketiga atau booster. Riza menilai, selama ini DKI selalu terdepan dalam pelaksanaannya vaksinasi mulai dari dosis pertama, kedua, hingga ketiga.

Wagub DKI Riza mengatakan Pemprov DKI tidak pernah berhenti mendorong, memotivasi, dan mengajak masyarakat untuk mendapatkan vaksin ketiga. “Dan mari kita ajak orang tua kita apa lagi yang lansia, anak-anak kita segera mendapatkan vaksin ketiga,” kata Riza.

Baca juga: Wagub DKI Laporkan BOR RS Covid-19 di Jakarta Naik Jadi 14 Persen

Berita terkait

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

35 menit lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

2 jam lalu

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

PSI menduga suara partainya dalam pemilihan legislatif DPRD Nias Selatan, Sumatera Utara berpindah ke Partai Gerindra.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

4 jam lalu

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?

Baca Selengkapnya

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

5 jam lalu

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.

Baca Selengkapnya

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

1 hari lalu

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

Disebutkan 25 DPD PSI di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya kepada DPW PSI Jawa Tengah. Begini respons ketua DPW PSI.

Baca Selengkapnya

Hari Pertama Mei 2024, BMKG Perkirakan Sebagian Jakarta Hujan Saat Siang

1 hari lalu

Hari Pertama Mei 2024, BMKG Perkirakan Sebagian Jakarta Hujan Saat Siang

Jakarta diprediksi cenderung berawan hari ini, Rabu, 1 Mei 2024. Sejumlah wilayah berpeluang hujan siang nanti.

Baca Selengkapnya

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

1 hari lalu

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

25 DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari sejumlah kota/kabupaten di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap DPW PSI Jawa Tengah

Baca Selengkapnya

BMKG Prakirakan Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan Tebal Hingga Hujan Ringan

2 hari lalu

BMKG Prakirakan Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan Tebal Hingga Hujan Ringan

BMKG memprakirakan cuaca Jakarta hari ini, 30 April 2024, berawan tebal hingga hujan ringan.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

3 hari lalu

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

3 hari lalu

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.

Baca Selengkapnya