TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol Thomas Trikasih Lembong menyebut perlu ada profesional di tubuh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Ancol. Hal itu demi menyelamatkan perseroan dari kebangkrutan.

"Jaya Ancol harus diselamatkan secara finansial," kata Thomas Lembong dalam wawancara dengan Tempo secara daring, Jumat, 12 Agustus 2022.

Dia menuturkan Ancol masih memiliki utang Rp 1,4 triliun. Di sisi lain, selama ini Ancol tidak berkembang secara bisnis. Thomas berujar, manajerial Ancol terlalu politis dan tak fokus pada ilmu manajemen yang benar serta realistis.

Manajemen Ancol, tutur Thomas, masih berkutat pada model bisnis yang sudah usang. Misalnya, mengandalkan wahana seperti Dufan dan pembelian tiket di pintu gerbang Ancol.

Bahkan, pimpinan Ancol bermimpi untuk membangun Dufan kedua. Menurut Thomas, pembangunan wahana baru membutuhkan modal besar dan tak lagi relevan dengan generasi saat ini. "Sudah tidak cocok untuk realita pasar di abad ke-21," ucap dia.

Mantan Kepala Badan Koordiasi Penanaman Modal ini menambahkan Ancol juga tak berkembang. Buktinya banyak proyek mangkrak hingga sengketa aset.

Pembangunan hotel bintang lima di samping Putri Duyung yang telah menghabiskan ratusan miliar kini hanya berbentuk fondasi. Ancol Beach City (ABC) Mall yang dulu beroperasi juga tak lagi produktif. Kualitasnya, menurut Thomas, jelek.

Kemudian aset Sea World Ancol pernah bersengketa hingga disidangkan di Mahkamah Agung (MA).

Masalah berikutnya adalah filsafat manajemen Ancol yang keliru. Thomas membeberkan sudah puluhan tahun Ancol membiarkan pengusaha berjalan sendirian mengerjakan proyek.

Modal pembangunan sampai pengelolaan proyek ditanggung pengusaha. Sementara Ancol tak terlibat sama sekali. "Ancol tidak usah keluar uang, tidak usah kerja keras, tidak usah ngapa-ngapain, cuma tinggal duduk manis terima bagi hasil. Itu semuanya ilusi," kata Tom Lembong.

Baca juga: Tanggung Utang Rp 1,4 Triliun, Ini Sederet Proyek Mangkrak di Ancol