Gratiskan Pajak Bumi dan Bangunan di Jakarta, Anies Sebut Keadilan Sosial

Kamis, 18 Agustus 2022 06:00 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pidato pada acara Jakarta Melayu Festival 2022 di Beach City Ancol, Rabu, 17 Agustus 2022. Tempo/Mutia Yuantisya

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan salah satu tantangan Pemprov DKI adalah memastikan seluruh unsur masyarakat bertempat tinggal dengan tenang dan nyaman dalam jangka panjang.

“Baru tadi sore kami bersama dengan masyarakat di Jakarta Pusat memberikan sertifikat, sebenarnya bukan sertifikat tapi SPPT untuk pajak PBB. Di Jakarta ini, salah satu tantangan kita adalah memastikan bahwa semua unsur masyarakat yang ada di kota ini bisa tinggal dengan tenang dan nyaman dalam jangka panjang,” kata Anies pada acara Jakarta Melayu Festival di Ancol, Rabu mala, 17 Agustus 2022.

Anies mengingatkan pemerintah soal keadilan sosial yang dirasa belum terlaksanakan, khususnya dalam membuat kebijakan. Salah satu masalah keadilan sosial yang dimaksud Anies, yaitu tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Tanpa kita sadari pemerintah yang selalu mengatakan keadilan sosial di dalam upacaranya, memiliki aturan tentang pajak tanah dan bangunan yang bisa diartikan sebagai kami meningkatkan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan PBB,” katanya.

Menurutnya, keadilan sosial bukan hanya jadi statement, melainkan harus menjadi kenyataan. “Alhamdulillah DKI Jakarta mengadopsi sebuah kebijakan. Di mana, di Jakarta semua rumah dengan nilai NJOP di bahwa Rp 2 miliar, maka PBB nya dinolkan,” kata Anies.

Advertising
Advertising

Dengan digratiskannya PBB, maka 85 persen dari rumah di Jakarta tidak perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sementara 15 persen masih harus bayar sesuai dengan ketentuan.

“Ada kebutuhan dasar hidup manusia yang tak boleh dipajaki, tanah ukuran 60 meter persegi itu kebutuhan minimum untuk bisa hidup. Bangunan minimum 36 meter persegi, tidak perlu dipajaki karena itu hak dasar untuk hidup,” kata Anies.

Ketika berbicara tentang keadilan sosial, kata dia, maka tidak boleh hanya menempatkannya sebagai satu kalimat. Namun, ditempatkan dalam langkah konkret di dalam keseharian dan dalam menyusun kebijakan.

“Sering kali kerena kita melakukan berbagai kebijakan sudah terlalu lama sampai kita tidak sadar bahwa ini jauh dari prinsip-prinsip dasar mengapa kita mau merdeka,” ujarnya.

MUTIA YUANTISYA

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Pengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat akan Jadi Pukulan Telak bagi Israel

5 jam lalu

Pengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat akan Jadi Pukulan Telak bagi Israel

Menteri Luar Negeri Turkiye sangat yakin pengakuan banyak negara terhadap Palestina sebagai sebuah negara akan menjadi pukulan telak bagi Israel

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani

Syarat pendaftaran CPNS Kepolisian Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas) yang banyak diminati oleh para pelamar dari seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

1 hari lalu

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

Delegasi PBB mengevakuasi sejumlah pasien dan korban luka dari Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara

Baca Selengkapnya

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

1 hari lalu

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Baca Selengkapnya

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

1 hari lalu

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai disorot usai banyak kritikan terkait kinerjanya. Berapa gajinya?

Baca Selengkapnya

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

1 hari lalu

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

WHO mengatakan tidak ada rencana darurat yang dapat mencegah "tambahan angka kematian" di Rafah jika Israel menjalankan operasi militernya di sana.

Baca Selengkapnya

Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

1 hari lalu

Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

Mendag Zulhas bercerita panjang lebar soal alasan merevisi Permendag Nomor 36 Tahun 2024 soal pengaturan impor.

Baca Selengkapnya

Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

1 hari lalu

Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh karena telah memberi dukungan di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

1 hari lalu

Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

Dubes Palestina untuk Austria menilai upaya membahas Gaza pada forum PBB tidak akan berdampak pada kebijakan AS dan Eropa yang mendanai genosida.

Baca Selengkapnya

PBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza

2 hari lalu

PBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza

Jika perang terus berlanjut selama sembilan bulan, kemajuan yang dicapai selama 44 tahun akan musnah. Kondisi itu akan membuat Gaza kembali ke 1980

Baca Selengkapnya