TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono menyatakan Penjabat gubernur (Pj) Gubernur pengganti Anies Baswedan harus mesra dengan DPRD DKI layaknya hubungan suami-istri.

"Bayangkan saja rumah tangga kalau suami-istri tidak rukun apa yang terjadi. Berantakan keluarga itu," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 22 Agustus 2022.

Sumarsono menuturkan latar belakang Pj Gubernur DKI nantinya adalah seorang birokrat atau profesional, dan bukan berasal dari partai. Tapi di sisi lain, Pj Gubernur akan menduduki kursi jabatan politik.

Karena itu, menurut dia, penting bagi Pj Gubernur DKI untuk memiliki gaya manajemen yang bisa merangkul anggota dewan. Saat menjabat Plt Gubernur DKI, Sumarsono menyebut, dirinya menganggap legislator Kebon Sirih sebagai istri di kantor.

"Makanya langkah hari pertama merangkul dewan. Jadi ke depan Pj hari pertama harus sudah merangkul dewan," ucap dia.

Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini menambahkan komunikasi yang baik perlu dibangun ke seluruh fraksi DPRD DKI. Sebab, dia menilai, anggota dewan harus bulat mendukung kepemimpinan seorang Pj Gubernur.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengeluarkan unek-uneknya soal kepemimpinan Anies. Dia merasa komunikasi eksekutif dan legislatif tak begitu baik selama Anies menjabat.

Menurut Prastyo Edy, menjadi Gubernur DKI Jakarta itu tak perlu orang yang pintar, tapi haruslah seorang eksekutor. Bagi dia, selama memimpin Jakarta, Anies hanya bisa bercerita, akibatnya Bappedanya hanya bisa mengkhayal.

"Perencanaan di otaknya Anies Baswedan itu hanya cerita. Bappeda-nya (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) itu mengkhayal," ucap politikus PDIP ini.

Bukan kali ini saja Prasetyo geram terhadap Anies Baswedan. Dalam beberapa kali kesempatan, politkus PDIP itu melontarkan kekesalannya terhadap Anies. Pada April lalu misalnya, Prasetyo kesal dengan sikap para anak buah Anies soal Formula E Jakarta.

Kekesalannya itu soal pinjaman Rp 180 miliar untuk membayar uang komitmen alias commitment fee Formula E. Menurut dia, ini menjadi masalah lantaran DPRD DKI belum menyepakati alokasi anggaran Formula E sebelum peminjaman tersebut.

Ia mengaku selama Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, dirinya tidak pernah menghambat APBD. "Tapi kalau enggak bener, emang dia siapa. Dia kan sama, dia dipilih rakyat, saya juga dipilih rakyat," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 13 April 2022.

Baca juga: Sekda DKI Disebut Tak Dihargai Asistennya, Ketua DPRD Prasetyo Edi: Ada Sekda Bayangan