TEMPO.CO, Jakarta - Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta penuh dengan interupsi karena Ketua Fraksi PKS Achmad Yani mendadak menyamapikan sikap partainya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," kata dia dalam rapat itu.

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono geram karena agenda rapat paripurna hari ini adalah membahas soal laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI 2021. Dia tak terima dengan tindakan Fraksi PKS yang memanfaatkan rapat itu untuk menyatakan sikap politiknya soal kenaikan harga BBM bersubsidi.

Gembong berkali-kali meminta pimpiman rapat menghentikan Yani berbicara. Menurut dia, rapat paripurna (rapur) laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI 2021 itu tak tepat jika dipakai untuk penyampaian sikap politik.

Pimpinan rapur hari ini adalah Wakil Ketua DPRD DKI Misan Samsuri dari Partai Demokrat.

"Saya ingin menyampaikan paripurna ini penyampaian P2APBD, sama sekali tidak ada penyampaian sikap fraksi maupun partai politik. Maka tolong pimpinan tegas mengatur jalannya rapur P2APBD," ujar Gembong Warsono.

Namun, Yani tetap melanjutkan penyampaian sikap politiknya. Dia menganggap PKS memilik hak untuk menyatakan sikap politiknya di dalam rapat tersebut.

Dengan cara ini, Yani berharap, sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dapat disampaikan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi melalui Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. "Kami wakil rakyat buat apa kami berdiri di sini hanya bengong dan mendengarkan uraian-uraian pimpinan, tapi kami pejuang-pejuang untuk membela rakyat. Ini forumnya," ujar dia.

Baca juga: Partai Buruh Hari Ini Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan Harga BBM