Pulau Pari Terancam Tenggelam, Warga Tuntut PT Holcim ke Pengadilan Swiss

Rabu, 21 September 2022 08:36 WIB

Warga Pulau Pari berunjuk rasa di Balai kota DKI Jakarta, 25 april 2018. Dalam Aksinya warga meminta hak atas pengembalian pemukiman di Pulau Pari atas kejanggalan penerbitan sertifikat yg di lakukan oleh BPN (Badan Pertahanan Nasional) di Pulau Pari. TEMPO/Muhammad Denggan Fahrurrozie

TEMPO.CO, Jakarta - Warga Pulau Pari menggugat PT Holcim ke Pengadilan Swiss karena diduga berkontribusi terhadap perubahan iklim yang mengancam pulau tersebut dan penghuninya. Lewat produksi betonnya, PT Holcim dinilai sebagai salah satu perusahaan penyumbang emisi tertinggi secara global.

“Gugatan ini sesungguhnya mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab dari Holcim sebagai pemimpin pasar industri semen di dunia yang berkontribusi signifikan terhadap perubahn iklim,” kata Kepala Divisi Kajian Hukum Lingkungan Eksekutif Nasional Walhi, Dewi, pada konferensi pers, Selasa, 20 September 2022.

Menurut Dewi, Holcim merupakan pemimpin di industri semen dunia yang merupakan penyumbang ketiga terbesar terhadap emisi global. Sedangkan Panel Perubahan Iklim Antarpemerintahan (IPCC) memperkirakan meningkatnya emisi gas rumah kaca dapat menyebabkan naiknya permukaan air laut setinggi satu meter pada 2100. Lebih dari 4 juta orang di Indonesia akan mengalami banjir tahunan dan bisa menjadi jauh lebih buruk jika terjadi runtuhnya lapisan es di Antartika.

Dewi mengatakan beban dan dampak nyata dari meninkatnya emisi gas rumah kaca itu kini dihadapi oleh warga Pulau Pari. Perubahan iklim menyebabkan tingginya permukaan air laut, badai, gelombang tinggi dan cuaca ekstrem yang mengakibatkan banjir. Hal ini mengancam eksistensial bagi pulau-pulau kecil dan daerah-daerah dengan pesisir dataran rendah.

Dalam gugatannya, kata Dewi, warga Pulau Pari menuntut PT Holcim untuk mengurangi emisi gas rumah kacanya sebesar 43 persen pada tahun 2030 dan 69 persen pada tahun 2040. Holcim dituntut wajib menanggung biaya tindakan mitigasi perubahan iklim yang diperlukan di Pulau Pari. Ini termasuk penanaman bakau dan pertahanan banjir. “Tentu itu kami melihatnya dari garis dasar nilai industri pada tahun 2019 dan tuntutan kita itu secara global ya” kata dia.

Advertising
Advertising

Dewi menyampaikan, bahwa proses gugatan itu sudah disampaikan pada Juli 2022 dan sedang ada proses konsolidasi dengan perusahaan selama 3 bulan di Swiss.

Pulau Pari Mengambil Sikap

Mustaghfirin alias Bobby, 50 tahun, Ketua Forum Peduli Pulau Pari (FP3) yang berprofesi sebagai nelayan mengeluhkan kondisi cuaca yang sangat sulit ditebak. Ia mengatakan beberapa jenis ikan sulit untuk ditemui. Alhasil, pendapatan pun ikut berkurang.

“Berbeda dengan 6 sampai 7 tahun lalu di mana kami masih bisa memprediksi cuaca. Padahal, sebelum melaut, nelayan seperti kami harus membaca cuaca. Kondisi seperti sudah sangat merugikan kami, tidak jarang cuaca yang tadinya baik tiba-tiba di tengah perjalanan menjadi buruk sehingga memaksa kami untuk kembali ke pulau dan tidak melaut. Saya bahkan pernah hampir tenggelam karena gelombang yang tiba-tiba tinggi dan membuat perahu saya oleng.” Keluhnya.

Bobby juga mengkhawatirkan tentang ancaman dan memiliki ketakutan untuk melaut, terlebih dengan jarak di atas 15 mil. Ia takut nyawanya terancam akibat cuaca yang bisa berubah secara tiba-tiba.

Senada dengan Bobby, Edi Mulyono, 37 tahun, menuturkan Pulau Pari sudah terancam tenggelam. “Air laut terus naik, banjir rob terjadi semakin sering dan semakin besar” tuturnya.

Ia menyampaikan, banjir rob pada 2019 dan 2020 bahkan menjadi rob paling besar yang pernah terjadi selama pulau ini ditinggali. Akibat dari krisis iklim ini warga harus selalu waspada.

“Beberapa sumur bahkan sudah tidak bisa digunakan karena tercemar air laut. Warga di bagian barat dan di RT 1 juga harus meninggikan rumahnya setiap tahun.” Kata Edi pengelola sebuah guesthouse untuk wisatawan yang juga berprofesi nelayan.

ALIYYU MEDYATI

Baca juga: Banjir Rob Terparah Tahun Ini di Pulau Pari, Walhi: Solusi Palsu KTT COP26

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

1 hari lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

Inisiatif ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia untuk menjadi lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Kerusakan Alat Pemantau Gunung Ruang, BRIN Teliti Karakter Iklim, serta Kendala Tes UTBK Mengisi Top 3 Tekno

2 hari lalu

Kerusakan Alat Pemantau Gunung Ruang, BRIN Teliti Karakter Iklim, serta Kendala Tes UTBK Mengisi Top 3 Tekno

Artikel soal kerusakan alat pemantau erupsi Gunung Ruang menjadi yang terpopuler dalam Top 3 Tekno hari ini.

Baca Selengkapnya

Pusat Riset Iklim BRIN Fokus Teliti Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Pembangunan

3 hari lalu

Pusat Riset Iklim BRIN Fokus Teliti Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Pembangunan

Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN fokus pada perubahan iklim yang mempengaruhi sektor pembangunan.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

3 hari lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

Kemenkes, UNDP dan WHO kolaborasi proyek perkuat layanan kesehatan yang siap hadapi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Walhi: Lahan yang Dikelola dengan Konsep Ekonomi Nusantara Lebih dari 1,3 Juta ha di 28 Provinsi

3 hari lalu

Walhi: Lahan yang Dikelola dengan Konsep Ekonomi Nusantara Lebih dari 1,3 Juta ha di 28 Provinsi

Walhi menggagas konsep Ekonomi Nusantara untuk membantu masyarakat lokal dalam tata kelola lahan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

5 hari lalu

Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

5 hari lalu

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

Pertamina International Shipping Catat Penurunan Emisi Karbon 25.445 Ton

5 hari lalu

Pertamina International Shipping Catat Penurunan Emisi Karbon 25.445 Ton

PT Pertamina International Shipping mencatat data dekarbonisasi PIS turun signifikan setiap tahun.

Baca Selengkapnya

WALHI Tuntut Jepang Hentikan Pendanaan Proyek LNG, Termasuk di Indonesia

5 hari lalu

WALHI Tuntut Jepang Hentikan Pendanaan Proyek LNG, Termasuk di Indonesia

Walhi menuntut Jepang untuk menghentikan pendanaan publik negara tersebut untuk proyek gas dan LNG (Liquefied Natural Gas). Pasalnya, Walhi menilai proyek itu berdampak buruk pada lingkungan dan melanggar hak asasi manusia.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Walhi Jatim Terhadap Banjir di Kota Surabaya Sepanjang 2024

6 hari lalu

Tanggapan Walhi Jatim Terhadap Banjir di Kota Surabaya Sepanjang 2024

Pada 2024, Kota Surabaya menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang merasakan langsung dampak banjir. Walhi Jatim beri tanggapan.

Baca Selengkapnya