TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun sebanyak 583 sumur resapan untuk mengantisipasi genangan air di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pembangunan sumur resapan itu merupakan salah satu dari proses revitalisasi Pasar Induk Beras Cipinang.

"Prinsipnya zero run off artinya kalau ada air di luar sini maka Pasar Induk bisa dibilang kami tidak menyumbang air keluar," kata Anies Baswedan di Jakarta, Kamis, 22 September 2022.

Anies menambahkan dengan pembuatan sumur resapan tersebut membuat air hujan yang jatuh di komplek Pasar Induk Beras Cipinang tidak dialirkan ke gorong-gorong yang berada di luar.

Sehingga hal tersebut tidak membuat kawasan sekitar pasar terendam banjir akibat limpahan air dari Pasar Induk Beras Cipinang. "Artinya air hujan yang jatuh di dalam komplek ini tidak dialirkan ke gorong-gorong di luar. Tapi disiapkan sumur resapan," ujar Anies.

Anies mengatakan revitalisasi Pasar Induk Beras Cipinang juga menyediakan tempat untuk para pekerja buruh di pasar induk tersebut beristirahat. "Bisa lihat di sini, ada sebuah lokasi yang dibangun untuk para pekerja buruh di pasar induk ini. Sehingga mereka lebih punya tempat tinggal yang lebih layak, dan yang tempat tinggal yang seperti nyaman dibandingkan sebelumnya," tutur Anies.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Pemprov DKI fokus melakukan peremajaan terhadap sejumlah pasar tradisional di Jakarta.

"Kami ingin mempertahankan kehidupan pasar tradisional sambil menghadirkan kebersihan, kerapian, ketertiban. Sehingga menguatkan fungsi pasar di mana ada kegiatan bertemu penjual-pembeli," ucap Anies.

PDIP dan PSI kecam sumur resapan Anies Baswedan

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta meminta program sumur resapan dihapus. Anggota Fraksi PDIP, Agustina Hermanto alias Tina Toon, menyebut anggaran sumur resapan dapat dialihkan ke normalisasi sungai.

"Program-program yang tidak jelas seperti sumur resapan kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggarannya dilimpahkan untuk normalisasi sungai," kata dia di rapat paripurna DPRD DKI, Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa, 16 November 2021.

Menurut Tina, pemerintah DKI Jakarta menganggarkan Rp 1,2 triliun untuk program normalisasi atau restorasi sungai tahun depan. PDIP mendorong anggaran ini ditingkatkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) DKI 2022, meski sudah empat tahun normalisasi mandek.

Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian menilai sumur resapan yang sudah terbangun di Ibu Kota kurang efektif mengatasi banjir ketimbang normalisasi. Dari pandangan para pakar, lanjut dia, sumur resapan hanya efektif menyurutkan genangan, bukan banjir.

Apalagi tanah di beberapa daerah Jakarta sudah jenuh sehingga tak mampu menyerap air. "Ketidakefektifan sumur resapan ini juga diperparah dengan rendahnya pencapaian target pembangunan sumur resapan," terang dia.

Politikus PSI itu memaparkan baru 22 ribu dari target 40 ribu sumur resapan yang masuk kontrak realisasi per September 2021. Sementara per Oktober 2021, baru terbangun 6.230 sumur resapan.

Baca juga: PDIP dan PSI Kritik Sumur Resapan Anies: Tidak Jelas dan tidak Efektif

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.