TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan alasan mengapa target pembangunan rumah DP nol rupiah diturunkan. Menurut dia, hal itu disesuaikan dengan masa jabatan penjabat atau Pj gubernur yang akan menggantikan Anies Baswedan.

"Itu berarti harus disesuaikan dengan masa waktu Pj gubernur. Pj gubernur kurang lebih cuma dua tahun. Beda kalau waktu Anies-Sandi, Anies sama saya, kan, lima tahun," kata Riza Patria saat ditemui di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Ahad, 25 September 2022.

Sehingga, kata Riza, waktu yang tersedia bisa dimaksimalkan untuk membangun rusunawa dan rusunami. Mengingat jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan habis pada bulan depan.

Maka proyek yang diwariskan ini diharapkan bisa dilanjutkan serta menemukan solusi yang lebih baik. "Nanti kita serahkan kembali kepada Pj tersebut, kalau dirasa nanti bisa dicarikan solusinya, bisa lebih baik, lebih banyak lagi, kita bersyukur," tuturnya.

Tertuang Dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengurangi target pembangunan proyek rumah DP nol rupiah yang sebelumnya berjumlah 232.214 unit menjadi 9.081 unit. Jumlah ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang ditandatangani pada 10 Juni 2022.

"Pemerintah mendorong para pelaku pembangunan untuk menyediakan hunian terjangkau dari segi harga jual bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan potensi penyediaan hunian sebanyak 9.081 unit yang dibangun oleh BUMD dan swasta/BUMN," tulis isi RPD yang dikutip pada Ahad, 25 September 2022.

Di dalam RPD tersebut, dikatakan pemerintah memberikan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah melalui program DP nol rupiah yang melibatkan perusahaan BUMD, swasta, hingga BUMN.

Menurut dokumen itu, masyarakat yang memenuhi persyaratan mengikuti program rumah DP nol rupiah dapat melakukan kredit atau pembiayaan pemilikan rumah di perbankan tanpa uang muka dengan tenor dan bunga kredit atau pembiayaan yang terjangkau.

Dalam RPD tersebut, disampaikan bahwa pada penyediaan rumah DP nol rupiah terdapat terkendala penyediaan lahan oleh pelaku pembangunan.

Akibatnya, tahapan pembangunan DP Nol Rupiah berpotensi mundur. "Dengan menimbang status lahan yang sudah clean and clear, diharapkan terjadi akad kredit sebanyak 2 ribu unit," penjelasan dalam RPD 2022-2026.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan skema pengadaan lahan, di antaranya melalui kewajiban pihak ketiga, kerja sama business to business, BUMN, BUMD, dan swasta.

Selanjutnya, penganggaran dana fasilitas pembiayaan pemilikan rumah, kebijakan batasan harga jual rumah untuk masyarakat yang mengakses fasilitas pembiayaan pemilikan rumah, kerja sama dengan bank pelaksana penyaluran kredit/fasilitas pembiayaan pemilikan rumah serta pembentukan BLUD yang bertugas mengelola dana perumahan program DP Nol Rupiah.

Anies Jamin Program Rumah DP Nol Rupiah Tetap Jalan

Gubernur DKI Anies Baswedan memastikan bahwa program rumah DP nol rupiah tetap akan berjalan meskipun tidak lagi memimpin Ibu Kota. Sebab, kata Anies, ia tidak bekerja sendiri, secara pribadi.

"Iya tetap berlanjut, saya bekerja dengan institusi bukan dengan personality," kata dia di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 8 September 2022.

Selain itu, ujar dia, rumah DP Nol Rupiah tetap akan berlanjut hingga rampung pada 2024 karena sudah ada peraturannya. "Ini justru pakai peraturan, semua yang dikerjakan dalam bentuk peraturan itulah institusinya," ujar Anies.

Peraturan ini, kata dia, nantinya bisa dinilai oleh seluruh pihak yang terlibat dan dilaksanakan. "Sehingga siapa pun yang bertugas, dia akan menjalankan dengan ketentuan yang ada," katanya.

FAIZ ZAKI | MUTIA YUANTISYA

Baca juga: RPD DKI 2023-2026, Anies Ingin Ada Badan yang Kelola Dana Rumah DP Nol Rupiah