TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan, Pemerintah DKI memutuskan untuk merasionalisasi target pembangunan rumah DP nol rupiah seperti yang sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI 2023-2026.

Menurut dia, target pembangunan hunian tanpa uang muka itu bukan diturunkan, tapi berkelanjutan dengan jumlah yang dirasionalisasikan.

"Pembangunan ini tetap berkelanjutan terus, karena kalau saya katakan itu bukan diturunkan, rasional itu," kata dia usai menghadiri acara Dinas Lingkungan Hidup DKI di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu, 28 September 2022.

Dalam dokumen RPD 2023-2026 disebutkan bahwa target pembangunan rumah DP nol rupiah sebanyak 9.081 unit. Pembangunan hunian tersebut melibatkan BUMD, BUMN, dan swasta.

Jumlah tersebut lebih rendah dari target yang sebelumnya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022 sebanyak 232.214 unit.

Gubernur DKI Anies Baswedan telah mengajukan draf perubahan RPJMD agar target rumah DP nol turun menjadi 10.460 unit. Namun, DPRD DKI memutuskan tidak membahas draf tersebut.

Marullah mengutarakan rasionalisasi diperlukan lantaran target pembangunan lebih dari 200 ribu unit rumah DP nol rupiah tidak tercapai. Selama dua tahun pandemi Covid-19, dia menjelaskan, pemerintah DKI tak bisa membangun hunian DP nol rupiah.

"Bukan tidak dikerjakan sama sekali. Kami tidak mampu mengerjakan apa-apa di dua tahun itu, karena Covid-19," ucap Marullah yang masuk calon penjabat Gubernur DKI itu.

Anies Baswedan turunkan target pembangunan DP Nol Rupiah

Anies Baswedan mengurangi target pembangunan proyek rumah DP nol rupiah yang sebelumnya berjumlah 232.214 unit menjadi 9.081 unit. Jumlah ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang ditandatangani pada 10 Juni 2022.

"Pemerintah mendorong para pelaku pembangunan untuk menyediakan hunian terjangkau dari segi harga jual bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan potensi penyediaan hunian sebanyak 9.081 unit yang dibangun oleh BUMD dan swasta/BUMN," bunyi isi RPD yang dikutip pada Ahad, 25 September 2022.

Di dalam RPD tersebut, dikatakan pemerintah memberikan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah melalui program rumah DP nol rupiah yang melibatkan perusahaan BUMD, swasta, hingga BUMN.

Menurut dokumen itu, masyarakat yang memenuhi persyaratan mengikuti program rumah DP nol rupiah dapat melakukan kredit atau pembiayaan pemilikan rumah di perbankan tanpa uang muka dengan tenor dan bunga kredit atau pembiayaan yang terjangkau.

Dalam RPD tersebut, disampaikan bahwa pada penyediaan rumah DP nol rupiah terdapat terkendala penyediaan lahan oleh pelaku pembangunan.

Akibatnya, tahapan pembangunan DP Nol Rupiah berpotensi mundur. "Dengan menimbang status lahan yang sudah clean and clear, diharapkan terjadi akad kredit sebanyak 2 ribu unit," penjelasan dalam RPD 2022-2026.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan skema pengadaan lahan, di antaranya melalui kewajiban pihak ketiga, kerja sama business to business, BUMN, BUMD, dan swasta.

Baca juga: Anies Baswedan Kurangi Target Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah Jadi 9.081 Unit