TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati menyatakan telah dua kali menggeser anggaran pangan bersubsidi di tahun ini. Semula anggaran pangan bersubsidi mencapai Rp 805 miliar.

Menurut Suharini, angkanya naik menjadi sekitar Rp 900 miliar akibat perang Rusia Ukraina. Dinas KPKP kemudian menambah lagi anggaran pangan bersubsidi menjadi Rp 1,1 triliun akibat kenaikan tarif bahan bakar minyak (BBM).

"Tiga kali koreksi, ada penyesuaian-penyesuaian," kata dia di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Senin, 3 Oktober 2022.

Suharini berujar pangan bersubsidi diberikan untuk 1.000.196 orang. Mereka adalah warga yang memegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), disabilitas, guru honorer, buruh, penghuni rumah susun, dan lainnya.

Warga dengan kelompok tersebut berhak mendapatkan pangan bersubsidi setiap bulan di sepanjang tahun ini. Mereka akan memperoleh daging sapi (1 kg), ayam (0,9 kg), telur (15 butir), ikan kembung (1 kg), dan beras (5 kg) dengan harga Rp 126 ribu.

"Subsidi yang kami berikan kurang lebih 67 persen. Kalau mereka bayar yang resmi di pasar itu Rp 420 ribu," ujar Suharini.

Warga dapat membeli pangan bersubsidi di kelurahan atau gerai Jakmart setempat. Menurut Suharini, program ini sudah berjalan sejak lama.

Namun, program tersebut masuk dalam delapan langkah mengendalikan harga pangan sebagai tindak lanjut dari kenaikan harga BBM, sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Selain memberikan pangan bersubsidi, Dinas KPKP juga membagikan 300 ribu benih cabai dan 500 ribu bibit tanaman hortikultura kepada masyarakat yang memohonkan. Harapannya, warga dapat memenuhi kebutuhan cabai dan sayuran di rumah tangganya masing-masing.

Baca juga: 880 Warga Lenteng Agung Terima Paket Pangan Bersubsidi dari Pemprov DKI