TEMPO.CO, Jakarta - Kurang dari dua pekan lagi, Anies Baswedan segera mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Anies menjadi Gubernur DKI selama lima tahun atau satu periode jabatan. Ia terpilih sebagai gubernur setelah memenangkan Pilkada pada 2017 lalu, setelah mengalahkan inkumben Basuki Tjahaja Purnama.

Sejumlah pembenahan dan perbaikan dilakukan Anies Baswedan. Salah satunya adalah sektor transportasi publik. Berbagai program dijalankan, mulai dari menambah armada angkutan umum seperti Bus Transjakarta hingga mengubah sistem transportasi menjadi lebih terintegrasi melalui Jaklingko.

Demikian pula dengan jangkauan rute angkutan umum, agar bisa lebih banyak mengangkut warga masyarakat untuk naik angkutan umum dan mulai meninggalkan kendaraan pribadi.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menargetkan memperluas jangkauan angkutan umum bagi penduduk Ibu Kota dari 85 persen menjadi 95 persen hingga akhir tahun tahun.

"Kami sudah melakukan identifikasi terhadap jaringan layanan angkutan umum, baik itu non-BRT maupun mikrotrans dengan melakukan modifikasi rute," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Senin, 3 Oktober 2022.

Hingga saat ini, terdapat 9 rute baru non BRT atau layanan TransJakarta tanpa halte dan mikro trans. Lalu dalam radius 500 meter, sekitar 95 persen penduduk Jakarta telah menjangkau layanan angkutan umum.

Saat ini, layanan mikrotrans yang beroperasi mencapai 69 trayek dengan jumlah armada mencapai 1.724 unit dengan jumlah penumpang mencapai 234 ribu per hari.

Sedangkan TransJakarta baik untuk BRT dan non BRT dilayani 179 trayek dengan armada 1.869 unit dengan jumlah penumpang mencapai satu juta penumpang.

Sementara itu, jalur pedestrian mencapai 337 kilometer untuk mendukung akses pejalan kaki ke layanan angkutan umum dan jalur sepeda sepanjang 103 kilometer.

Untuk MRT sepanjang 16 kilometer dengan jumlah penumpang rata-rata per hari mencapai 123 ribu dan LRT per hari mencapai 4.462 orang.

Selain peningkatan layanan angkutan umum, Dinas Perhubungan DKI juga melakukan pengendalian kebutuhan penggunaan mobil dan motor di antaranya melalui ganjil genap dan manajemen parkir.

Selanjutnya, kawasan berbasis transit, kawasan rendah emisi, dan pengendalian lalu lintas kendaraan bermotor termasuk yang menggunakan skema pengendalian elektronik uang saat ini sedang dibahas regulasinya.

Baca juga: Anies Baswedan Jadi Sopir Angkot Jaklingko JAK 26