TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyerahkan tiga nama calon Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menyebut tiga nama tersebut sama seperti usulan DPRD DKI.

"Jadi nama-namanya sebagaimana nama-nama yang diusulkan oleh DPRD Provinsi, karena sesuai batas waktu yang kami siapkan tidak ada masukan dan saran dari kementerian dan lembaga," kata dia saat dihubungi wartawan, Jumat, 7 Oktober 2022.

Sebelumnya, Kemendagri seharusnya menyerahkan enam nama Pj Gubernur DKI. Tiga nama adalah usulan Kemendagri dan tiga lainnya dari DPRD DKI.

DPRD mengusulkan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

Benni memaparkan, Eselon 1 Kemendagri telah menggelar pembahasan Pj Gubernur Jakarta. Dari pembahasan tersebut diputuskan tiga nama calon pengganti Gubernur Jakarta Anies Baswedan sesuai usulan DPRD DKI.

Tunggu sidang TPA dipimpin Jokowi

Nama-nama ini telah diserahkan ke Jokowi pada Selasa lalu. Proses berikutnya adalah mengadakan sidang tim penilai akhir (TPA) yang dipimpin Jokowi.

Pada 2008, Heru Budi Hartono menjabat sebagai Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara. Setelahnya, ia juga sempat menjadi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN) pada 2013. Pada era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Heru menempati posisi sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Penetapan Pj Gubernur menunggu jadwal Jokowi untuk pembahasan bersama. Sementara pelantikan pengganti Anies ini menunggu keputusan sidang. "Kalau memang memungkinkan (Pj dilantik) di hari yang sama (16 Oktober) atau sehari setelah itu (17 Oktober)," jelas Benni.

Anies akan lengser dari DKI 1 pada 16 Oktober 2022. Di hari itu dia genap lima tahun memimpin Jakarta.

Semula Anies didampingi mantan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno. Sandiaga lantas mundur untuk bertarung dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Posisi Sandiaga digantikan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria.

Baca: Ryaas Rasyid: 3 Calon Penjabat Gubernur DKI Terbaik, Presiden Bisa Pilih dengan Tutup Mata

Tiga calon Pj Gubernur DKI tidak populer

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengeluarkan rilis hasil survei Persepsi dan Penilaian Kinerja Publik pada Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 pada Senin (5/10/2022).

Bahtiar menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sejak 2020. Sebelum masuk ke dalam bursa calon PJ Gubernur DKI Jakarta, pria asal Bone, Sulawesi Selatan ini pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Kepulauan Riau pada 2020. Foto: Istimewa

Selain merilis hasil survei Penilaian Kinerja Publik pada Gubernur DKI Jakarta, Dedi juga merilis harapan publik pada Pj Gubernur DKI Jakarta. Dalam rilisannya, Dedi menjelaskan harapan publik pada PJ Gubernur DKI Jakarta selama periode 2022-2024 memiliki tiga nama: Heru Budi Hartono, Bahtiar dan Marullah Matali. Meski begitu, ketiga nama itu termasuk kategori tokoh yang tidak populer di DKI Jakarta.

"Ini unik, karena tiga-tiganya tidak populer di Jakarta. Mulai dari Heru yang hanya diketahui masyarakat sebanyak 2 persen, Bahtiar 11 persen, kemudian Marullah 19 persen," ungkap Dedi.

Menurut dia, posisi Bahtiar yang saat ini tercatat sebagai ASN di Kemendagri dinilai sebagai sosok yang paling netral dari kepentingan politik. Kemudian Heru Budi Hartono saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretriat Kepresidenan, dan Marullah Matali yang menduduki jabatan sebagai Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta.

Lebih lanjut, dia menyebutkan kriteria yang paling diharapkan warga untuk menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta adalah tokoh yang ramah, netral, dan masuk pada kandidat yang tidak punya tendesi politik. Juga, termasuk dalam ASN dan birokat murni.

Dari kriteria yang dimaksud, tokoh yang paling diharapkan masyarakat DKI Jakarta adalah Bahtiar. Dengan rilisan survei IPO sebanyak 37 persen nama Bahtiar, dan Marullah di bawahnya yaitu 24 persen serta Heru 8 persen.

Marullah Matali menjabat sebagai Sekda DKI Jakarta sejak Januari 2021. Ia diketahui sudah bekerja di Pemprov DKI Jakarta sejak 1996 dengan berbagai jabatan, salah satunya menjadi Wali Kota Jakarta Selatan untuk periode 2018-2021. ANTARA

"Berdasarkan survei, seandainya responden diberi hak untuk memilih Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru berada di 6 persen, Bahtiar 41 persen, dan Maruli 27 persen. Artinya, responden Jakarta mencari pemimpin yg terbebas dari situasi politik," ungkap Dedi.

Survei IPO tersebut dilakukan di DKI Jakarta melalui kuesioner digital dan sambungan telepon, dengan jumlah responden 400 orang melalui sambungan telepon, dan 1.000 orang melalu kuesioner digital. Margin error 2,90 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: Survei Key Opinion Leader 3 Calon Penjabat Gubernur DKI: Siapa Peringkat Pertama?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.