TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemerintahan DPRD DKI Jakarta yang juga politikus PDIP Gembong Warsono mengatakan bahwa DPRD belum akan memanggil Heru Budi Hartono untuk membahas program-program Ibu Kota. Ia meyakini Heru mampu membangun koordinasi dan komunikasi dengan para legislator.

“Belum. Setelah pelantikan memang tidak ada agenda formal yang mengharuskan DPRD melakukan koordinasi dengan PJ tapi saya yakin dan percaya ketika Pak Heru dilantaik, beliau akan membangun koordinasi dengan DPRD, itu sudah pasti,” kata Gembong kepada wartawan, Ahad, 9 Oktober 2022.

Menurutnya, setelah dilantik sebagai Pj Gubernur DKI, Heru Budi harus mengerjakan program yang menjadi skala prioritas utama.

“Skala prioritas utama yang harus dikerjakan adalah Pj harus membangun chemistry yang kuat dengan SKPD. Artinya, dengan pegawai negeri Jakarta. ASN kita harus dikompakkan, harus buat satu barisan dalam mengemban tugas dan amanah sebagai Pj,” ujarnya.

Selanjutnya, kata dia, Pj Gubernur harus membangun koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal, instansi samping. “Tidak kalah penting membangun koordinasi dengan DPRD. Kalau itu semua sudah dibangun, maka Insya Allah Pak Pj mampu melakukan percepatan terhadap program-program yang tertuang dalam RPJMD maupun RPD DKI Jakarta,” kata Gembong.

Ihwal program kerja untuk DKI, kata Gembong, Heru Budi hanya akan menjalankan program sudah ada di RPD atau Rencana Pembangunan Daerah.

“Jadi sudah ada RPD, tinggal Pak Heru menjalankan yang sudah ditetapkan. Kemudian dilakukan inventarisasi. Setelah inventarisasi yang paling penting adalah melakukan skala prioritas,” kata dia.

Menurutnya, Pj Gubernur harus mengerjakan program yang belum sempat dieksekusi Anies Baswedan selama lima menjabat Gubernur.

“Contoh persoalan banjir, menurut saya, bagi Pak Heru harus menjadi skala prioritas pertama. Kemudian, skala prioritas kedua adalah soal kebutuhan dasar warga Jakarta, salah satu adalah soal jaringan air bersih. Ini saya kira juga harus menjadi skala prioritasnya Pak Heru dalam mengemban tugas sebagai Pj Gubernur DKI,” ujar dia.

MUTIA YUANTISYA

Baca juga: Heru Budi Hartono Pj Gubernur DKI Jakarta Gantikan Anies Baswedan, Satu Tugasnya Menjaga Netralitas PNS