TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP yang juga menjabat Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyatakan Heru Budi Hartono adalah sosok yang profesional saat nanti bertugas sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Saya yakin itu, karena pengalaman beliau ya. Saya yakin beliau akan paham memposisikan diri sebagai Pj dengan latar belakang sebagai ASN. Jadi latar belakang itu yang membuat saya yakin beliau akan menjalankan tupoksi sebagai Pj secara profesional," ujarnya kepada wartawan, Senin, 10 Oktober 2022.

Sebelumnya, Gembong mengatakan, Heru harus segera memetakan dan inventarisasi persoalan di Jakarta dan membuat skala prioritas. Meskipun di Rencana Pembangunan Daerah dan di RPJMD, inventarisasi sudah ada, hal tersebut tetap menjadi bahan baku yang harus dieksekusi oleh Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI.

Dari RPD dan RPJMD sebagai bahan baku yang ada, harus diinventarisasi kemudian dibuat skala prioritasnya. Sehingga, setelah membuat skala prioritas maka akan terlihat program mana yang belum diselesaikan Gubernur Anies Baswedan selama lima tahun menjabat.

Gembong memaparkan sejumlah masalah prioritas yang harus dikerjakan Heru Budi Hartono begitu nanti ia dilantik sebagai Pj Gubernur DKI.

“Skala prioritas utama yang harus dikerjakan adalah Pj harus membangun chemistry yang kuat dengan SKPD. Artinya, dengan pegawai negeri Jakarta. ASN kita harus dikompakkan, harus buat satu barisan dalam mengemban tugas dan amanah sebagai Pj,” ujarnya.

Selanjutnya, kata dia, Pj Gubernur harus membangun koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal, instansi samping. “Tidak kalah penting membangun koordinasi dengan DPRD. Kalau itu semua sudah dibangun, maka Insya Allah Pak Pj mampu melakukan percepatan terhadap program-program yang tertuang dalam RPJMD maupun RPD DKI Jakarta,” kata Gembong.

Ihwal program kerja untuk DKI, kata Gembong, Heru Budi hanya akan menjalankan program sudah ada di RPD atau Rencana Pembangunan Daerah.

“Jadi sudah ada RPD, tinggal Pak Heru menjalankan yang sudah ditetapkan. Kemudian dilakukan inventarisasi. Setelah inventarisasi yang paling penting adalah melakukan skala prioritas,” kata dia.

Menurutnya, Pj Gubernur harus mengerjakan program yang belum sempat dieksekusi Anies Baswedan selama lima menjabat Gubernur.

“Contoh persoalan banjir, menurut saya, bagi Pak Heru harus menjadi skala prioritas pertama. Kemudian, skala prioritas kedua adalah soal kebutuhan dasar warga Jakarta, salah satu adalah soal jaringan air bersih. Ini saya kira juga harus menjadi skala prioritasnya Pak Heru dalam mengemban tugas sebagai Pj Gubernur DKI,” ujar dia.

Baca juga: Jokowi Minta Heru Budi Hartono Atasi Masalah Banjir dan Macet: Harus Ada Progres Signifikan