TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita terpopuler metropolitan pada Selasa pagi ini dimulai dari banjir Jakarta yang meluas hingga 68 RT terendam banjir hingga 2,7 meter pada Senin pagi. Banjir terparah, hingga 2,7 meter, terjadi di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur.

Berita lain adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan Pembukaan Praresmi Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant di TPST Bantargebang sebagai Energi Baru Terbarukan. Pembangunan pengolahan sampah itu menghabiskan Rp 1 triliun.

Berita ketiga adalah politikus PDIP Gembong Warsono yakin Heru Budi Hartono adalah sosok yang profesional saat nanti bertugas sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia yakin Heru bisa memposisikan diri sebagai Pj Gubernur DKI dengan latar belakang sebagai ASN.

Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Selasa, 11 Oktober 2022:

1. Banjir Jakarta Meluas hingga Rendam 68 RT, Genangan 2,7 Meter di Bidara Cina

Banjir Jakarta meluas pada Senin pagi pukul 09.00. Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta merilis 68 RT di Jakarta yang terendam banjir pada Senin pukul 09.00.

Rumah warga di puluhan RT itu terendam banjir akibat luapan air Kali Ciliwung. Hujan di hulu Kali Ciliwung pada Minggu sore menyebabkan kenaikan status siaga di Bendung Katulampa menjadi Siaga 1 (bahaya). peningkatan debit air sungai itu juga menaikkan status di Pos Pantau Depok menjadi Siaga 2 (siaga), dan Pintu Air Manggarai menjadi Siaga 3 (waspada).

"Genangan yang sebelumnya terjadi di 53 RT, saat ini menjadi 68 RT atau 0,223 persen dari 30.470 RT di wilayah DKI Jakarta," sebut Pusdatin Kebencanaan BPBD pada keterangan tertulisnya, Senin, 10 Oktober 2022.

Warga menurunkan barang saat banjir di permukiman penduduk kawasan Rawajati, Jakarta, Senin 10 Oktober 2022. BPBD DKI Jakarta pada Senin pukul 06.00 WIB mencatat sebanyak 53 RT di DKI Jakarta terendam banjir akibat luapan Sungai Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Wilayah yang tergenang akibat luapan Kali Ciliwung adalah:

1. Kelurahan Pejaten Timur, 5 RT dengan ketinggian air mencapai 40-200 cm

2. Kelurahan Pengadegan, 1 RT dengan ketinggian air mencapai 100-190 cm

3. Kelurahan Rawajati, 5 RT dengan ketinggian air 110-160 cm

4. Kelurahan Kebon Baru, 2 RT dengan ketinggian air 90 cm

5. KelurahanManggarai, 7 RT dengan ketinggian air 40-80 cm

6. Kelurahan Cililitan, 2 RT dengan ketinggian air 170-220 cm

7. Kelurahan Cawang, 18 RT dengan ketinggian air 60-230 cm

8. Kelurahan Bidara Cina, 15 RT dengan ketinggian air 40-270 cm

9. Kelurahan Kampung Melayu, 13 RT dengan ketinggian air 70-200 cm

Pengungsi akibat banjir hari ini terdiri dari 10 Kepala Keluarga atau 75 jiwa di Kelurahan Rawajati, 10 KK atau 30 jiwa di Kelurahan Cawang, dan 3 KK atau 11 jiwa di Kelurahan Bidara Cina.

BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genagngan di setiap wilayah. Mereka juga berkoordinasi dengan dinas SDA, dinas Bina Marga, dan Dinas Gulkarmat untuk menyedot genangan air bersama para lurah dan camat setempat.

"BPBD DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial, AGD Dinkes, PMI untuk penanganan pengungsi. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," katanya.

BPBD DKI mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan hati-hati terhadap potensi genangan akibat banjir Jakarta hari ini. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop.

Selanjutnya pembangunan Landfill Mining dan RDF Plant Bantargebang habiskan Rp 1 triliun...

<!--more-->

2. Pembangunan Landfill Mining dan RDF Plant Bantargebang Habiskan Rp 1 Triliun

Progres pekerjaan fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant di Bantargebang telah mencapai 82,9 persen. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengatakan saat pembangunan fasilitas pengolahan sampah itu lebih cepat dibandingkan progres rencana 81,9 persen, sehingga terdapat deviasi positif 1 persen.

"Kami selalu mengingat pesan Bapak Gubernur ketika groundbreaking proyek 21 Februari 2022, untuk melaksanakan pekerjaan ini secara on schedule, on quality, dan on budget," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kiswanto di TPST Bantargebang, Senin, 10 Oktober 2022.

Proyeksi progres pekerjaan di akhir Oktober 2022, sebesar 86,5 persen dan di akhir November 2022, seluruh pekerjaan konstruksi dan instalasi mesin utama selesai dilaksanakan untuk selanjutnya dilakukan commissioning hingga akhir Desember 2022, serta memulai operasi pengolahan sampah pada Januari 2023.

Untuk anggaran proyek ini, kata dia, menghabiskan Rp 1.070.325.631.549, atau Rp 1, 07 triliun. "Sudah termasuk kegiatan pengadaan tanah, konstruksi design and build, serta pengadaan sarana-prasarana penunjang lainnya," kata Asep.

Foto udara pembangunan fasilitas pengelolaan sampah Landfill Mining dan RDF Plant di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 10 Oktober 2022. Pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) untuk mengubah endapan sampah menjadi bahan bakar tersebut pembangunannya telah mencapai 83 persen dan ditargetkan selesai pada Desember 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Sumber pendanaan berasal dari dana pinjaman daerah mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp 456.362.761.938,00. "Selebihnya bersumber dari pendanaan APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 613.962.869.611,00," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan Pembukaan Praresmi Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant di TPST Bantargebang sebagai Energi Baru Terbarukan.

Ia berharap dengan adanya RDF plant ini akan mengubah paradigma pada TPST Bantargebang, dari yang hanya sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi sebuah proyek percontohan dan rujukan di Indonesia.

"Alhamdulillah, setelah melalui proses yang cukup panjang, kita sekarang sampai kepada babak baru di TPST Bantargebang," ujarnya.

Keberadaan RDF Plant Bantargebang ini, kata dia, sangat sejalan dengan kampanye Pemprov DKI Jakarta soal gerakan Jakarta Sadar Sampah. Sebab, pembelajaran dan pembentukan kesadaran dapat dimulai dari hal-hal seperti yang diperkenalkan kepada generasi muda, sehingga akan membentuk kebiasaan dan budaya di masyarakat.

Selanjutnya PDIP Percaya Geru Budi Hartono profesional sebagai Pj Gubernur DKI...

<!--more-->

3. PDIP Percaya Heru Budi Hartono Akan Profesional sebagai Pj Gubernur DKI

Politikus PDIP yang juga menjabat Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyatakan Heru Budi Hartono adalah sosok yang profesional saat nanti bertugas sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Saya yakin itu, karena pengalaman beliau ya. Saya yakin beliau akan paham memposisikan diri sebagai Pj dengan latar belakang sebagai ASN. Jadi latar belakang itu yang membuat saya yakin beliau akan menjalankan tupoksi sebagai Pj secara profesional," ujarnya kepada wartawan, Senin, 10 Oktober 2022.

Sebelumnya, Gembong mengatakan, Heru harus segera memetakan dan inventarisasi persoalan di Jakarta dan membuat skala prioritas. Meskipun di Rencana Pembangunan Daerah dan di RPJMD, inventarisasi sudah ada, hal tersebut tetap menjadi bahan baku yang harus dieksekusi oleh Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI.

Dari RPD dan RPJMD sebagai bahan baku yang ada, harus diinventarisasi kemudian dibuat skala prioritasnya. Sehingga, setelah membuat skala prioritas maka akan terlihat program mana yang belum diselesaikan Gubernur Anies Baswedan selama lima tahun menjabat.

Heru Budi Hartono menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) sejak 2017. Heru diketahui sempat duduk diberbagai kursi jabatan di DKI Jakarta, salah satunya sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada 2014. ANTARA

Gembong memaparkan sejumlah masalah prioritas yang harus dikerjakan Heru Budi Hartono begitu nanti ia dilantik sebagai Pj Gubernur DKI.

“Skala prioritas utama yang harus dikerjakan adalah Pj harus membangun chemistry yang kuat dengan SKPD. Artinya, dengan pegawai negeri Jakarta. ASN kita harus dikompakkan, harus buat satu barisan dalam mengemban tugas dan amanah sebagai Pj,” ujarnya.

Selanjutnya, kata dia, Pj Gubernur harus membangun koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal, instansi samping. “Tidak kalah penting membangun koordinasi dengan DPRD. Kalau itu semua sudah dibangun, maka Insya Allah Pak Pj mampu melakukan percepatan terhadap program-program yang tertuang dalam RPJMD maupun RPD DKI Jakarta,” kata Gembong.

Ihwal program kerja untuk DKI, kata Gembong, Heru Budi hanya akan menjalankan program sudah ada di RPD atau Rencana Pembangunan Daerah.

“Jadi sudah ada RPD, tinggal Pak Heru menjalankan yang sudah ditetapkan. Kemudian dilakukan inventarisasi. Setelah inventarisasi yang paling penting adalah melakukan skala prioritas,” kata dia.

Menurutnya, Pj Gubernur harus mengerjakan program yang belum sempat dieksekusi Anies Baswedan selama lima menjabat Gubernur.

“Contoh persoalan banjir, menurut saya, bagi Pak Heru harus menjadi skala prioritas pertama. Kemudian, skala prioritas kedua adalah soal kebutuhan dasar warga Jakarta, salah satu adalah soal jaringan air bersih. Ini saya kira juga harus menjadi skala prioritasnya Pak Heru dalam mengemban tugas sebagai Pj Gubernur DKI,” ujar dia.

Baca juga: Banjir Jakarta Hari Ini, 116 Warga Rawajati hingga Cawang Diungsikan