TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan warga Papua berunjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, sebagai bentuk protes atas kebijakan Pemprov Papua yang bakal merelokasi tempat tinggal mereka tanpa persetujuan dari warga. Ratusan orang itu adalah penghuni Mess Cenderawasih I di kawasan Tanah Abang.

"Ada beberapa oknum Pemprov Papua yang mau coba relokasi tempat tinggal kami," kata Zakeus Sabarofek, Ketua Ikatan Keluarga Cenderawasih Tanah Abang, kepada Tempo, Rabu, 12 Oktober 2022.

Jofa, tokoh pemuda di Mess Cenderawasih mengatakan tidak pernah ada surat resmi dari Pemprov Papua selama proses relokasi berjalan. Rencana relokasi tersebut, kata dia, diputuskan secara sepihak tanpa pernah dibicarakan dengan warga yang menempati mess itu.

"Tidak ada hal yang resmi, semuanya hanya pakai kaki tangan, mengatasnamakan," ucapnya.

Mess Cenderawasih Warisan Soekarno Untuk Masyarakat Papua

Pada tahun 1964, Ir Soekarno memberikan prasasti Mess Cenderawasih kepada masyarakat Papua untuk mempersiapkan SDM yang unggul di kota-kota besar. Tempat ini menjadi cukup bersejarah karena dianggap sebagai bentuk perhatian Indonesia kepada Papua, kebanyakan keluarga yang tinggal di Mess Cenderawasih juga merupakan anak cucu dari pejuang Trikora pada tahun 1960-an.

"Orang Papua kalau datang ke Jakarta kalau tidak injak Mess Cenderawasih belum sampai Jakarta," ujar Benny Maran, Ketua RW 09, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang.

Warga menganggap bahwa Mess Cenderawasih bukan kepemilikan Pemprov Papua, melainkan pemberian Soekarno kepada masyarakat Indonesia yang berasal dari Papua. Sehingga relokasi yang dilakukan Pemprov Papua dianggap sebagai percobaan penghapusan sejarah.

"Ada indikasi gubernur yang bermasalah, Gubernur Papua yang kebal hukum ini mencoba menghapus sejarah," ucap Benny.

Mereka menekankan bahwa Mess Cenderawasih adalah tanah negara yang seharusnya dijadikan cagar budaya. Jika Pemprov Papua ingin mengambil alih, warga mengaku lebih baik menyerahkan tempat tersebut kepada pemerintah pusat karena itu merupakan pemberian Presiden Pertama RI, Ir Soekarno.

"Kalau Pemprov Papua mau ambil ini lebih baik kita kembalikan ke Pemerintah Pusat," tegasnya.

Desakan Hingga Teror, Warga Duga Ada Indikasi Kepentingan Tertentu

Warga Mess Cendrawasih menyebut upaya Pemprov Papua dalam mewujudkan relokasi warga di Mess Cenderawasih dinilai tidak manusiawi. Warga didesak untuk keluar dari mess itu dengan cara-cara premanisme.

"Hampir dua bulan diancam, diteror agar warga keluar, ditakut-takuti," ungkap Zakeus.

Setidaknya ada 300 KK yang tinggal di Mess tersebut. Selama dua bulan terakhir, terjadi pemutusan PAM bahkan terdapat ancaman pemutusan listrik pada hunian warga.

Tindakan tersebut cukup meresahkan warga. Mereka menduga bahwa tindakan ini adalah salah satu upaya untuk mewujudkan kepentingan tertentu.

"Maka itu saya minta harus diperiksa, ada apa di balik ini sampai mereka desak sekali untuk kami keluar dari mess dengan cara-cara yang tidak baik, premanisme," ucap Zakeus.

Frans Rumbino, Ketua RT 16 RW 09, Kebon Melati, Tanah Abang, berharap Pemprov Papua berdiskusi dengan warga terlebih dahulu mengenai relokasi tersebut.

"Kami meminta harus ada dialog dan sosialisasi sehingga proses pemindahan dapat dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi," tuturnya.

Dari informasi yang diperoleh Tempo, ada 6 perwakilan warga Papua yang menemui Kantor Staf Presiden untuk membahas persoalan tersebut. Dari hasil pertemuan itu, KSP menyatakan siap menjembatani penyelesaian masalah yang terjadi antara pihak Pemprov Papua dengan warga penghuni Mess Cendrawasih I Tanah Abang, Jakarta Pusat.

VANIA NOVIE ANDINI

Baca juga: Demo Papua di Patung Kuda, Polda Metro Siapkan Rekayasa Lalu Lintas