TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpesan agar pemerintah DKI membantu seluruh warga miskin yang tinggal di Ibu Kota tanpa melihat tempat asalnya. Menurut dia, Jakarta adalah kota milik semua orang, tak hanya warga ber-KTP DKI.

"Jangan terlalu kaku soal KTP. Orang miskin itu tidak kenal KTP," kata dia dalam sambutannya di rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) DKI yang disiarkan di Youtube Pemprov DKI, Kamis, 13 Oktober 2022.

Rapat tersebut membahas tentang kemiskinan kota. Di waktu terakhirnya memimpin DKI 1, Anies mengingatkan semua pihak kompak mengatasi kemiskinan, tetap berkolaborasi, dan melakukan aksi konkret yang memberikan manfaat pada semua orang.

Anies menuturkan, pemerintah DKI memperoleh uang dari republik, sehingga harus dikembalikan lagi untuk kemaslahatan warga negara Indonesia dari mana pun asalnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mencontohkan ada korban kekerasan perempuan di Jakarta yang tidak memperoleh bantuan pemerintah DKI karena bukan warga Ibu Kota.

Anies menekankan agar pemerintah DKI mengutamakan keselamatan dan perlindungan korban ketimbang syarat administrasi. Apalagi, lanjut dia, warga luar daerah itu merantau ke Jakarta demi kehidupan yang lebih baik.

Dia merasa orang-orang yang mengadu nasib di Ibu Kota itu berharap negara hadir ketika ada masalah. "Karena pemerintah pusat itu institusinya ada namanya pemerintah daerah, ya sudah pemerintah daerah mengurusi siapapun yang ada di daerah itu," tutur dia. "Spiritnya adalah spirit membantu."

Baca: Djarot Kembali Kritik Anies Baswedan, Kali Ini Soal Polusi Udara di DKI Jakarta

Jumlah penduduk miskin di Jakarta

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengungkapkan, sebanyak 135.345 warga Ibu Kota tergolong penduduk dengan kemiskinan ekstrem sehingga harus mendapat perhatian serius dalam memaknai HUT ke-495 DKI Jakarta.

"Ini perlu mendapat perhatian khusus karena DKI Jakarta saat ini masih mencatat jumlah penduduk dengan kemiskinan ekstrem sebesar 132.345 jiwa," kata Suhajar Diantoro dalam Rapat Paripurna HUT DKI di DPRD DKI Jakarta seperti dikutip dari Antara, Rabu, 22 Juni 2022.

Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencermati permasalahan sosial itu mengingat pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan pendapatan, kata dia, tercermin dari Gini Ratio DKI Jakarta yang sedikit memburuk, dari 0,399 di 2020 menjadi 0,409 pada 2021.

"Masalah ini memerlukan keseriusan karena ketimpangan pendapatan berkorelasi kuat dengan kesenjangan sosial yang dapat menciptakan kerawanan, terutama di kota besar seperti Jakarta," katanya.

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai kondisi pengeluaran penduduk per hari di bawah 1,90 dolar AS.

Meski begitu, kata dia, Jakarta berhasil menurunkan jumlah orang miskin dari 4,69 persen di tahun 2020 menjadi 4,67 persen pada tahun 2021.

Namun pencapaian itu, kata dia, masih belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu 3,85 persen.

Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta telah menunjukkan kinerja yang baik. IPM DKI Jakarta tahun 2022 mencapai 81,11, naik 0,42 persen dibanding pada 2020 yang sebesar 80,77.

Meski demikian, Suhajar menambahkan, pencapaian ini masih sedikit di bawah target yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu 81,20 persen sehingga masih tersedia ruang untuk terus bekerja lebih baik.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada di posisi teratas dan satu-satunya provinsi dengan nilai IPM di atas 80 sejak tahun 2017 atau kategori sangat baik," katanya.

Baca juga: Djarot Sindir Anies Baswedan Soal Kenaikan Angka Kemiskinan di DKI Jakarta

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.