TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif LINGKARAN Indonesia (Lingkar Studi Kebijakan dan Perencanaan Indonesia) Arjun Fatahillah menyarankan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono punya tim strategis. Fungsi tim ini mirip dengan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Alasannya, Heru punya tugas berat dalam 2 tahun ke depan, karena Jakarta akan mengalami era transisi menjadi Kota Super Metropolitan sebelum meninggalkan julukan DKI setelah Ibu Kota resmi pindah ke IKN Nusantara. “Jadi, karena kerja dua tahun ke depan berat, mengurus segala permasalahan Jakarta sekarang, Pak Heru ini membutuhkan Tim Strategis,” kata Arjun Fatahillah dalam keterangannya, Rabu, 26 Oktober 2022..

Heru Budi harus memiliki Tim Ahli seperti beberapa Gubernur DKI yang lain. Soal nama tim tersebut, Arjun menyerahkannya kepala Heru. Namun Arjun berharap jumlah anggota dan anggaran tim ini tidak seperti TGUPP era Anies Baswedan yang terlalu besar. Dia ingin Heru bisa merampingkan struktur dan anggaran Tim Ahli.

Arjun melontarkan kritik soal jumlah anggota dan anggaran TGUPP era Anies yang terlalu besar. Jumlah anggota TGUPP Anies mencapai 74 orang dan anggaran Rp 26 miliar per tahun.

"Saya rasa Pak Heru juga harus lebih efisien dan jangan seperti Pak Anies yang mengandalkan tim dan hamburkan dana yang besar, puluhan miliar. Intinya perlu bangun tim strategis dan efektif," kata Arjun.

Dia mengingatkan Pj Gubenur DKI Jakarta itu untuk menghadirkan Jakarta tetap menjadi kota ekonomi setelah bukan Ibu Kota Negara lagi dan hal itu perlu roadmap yang jelas. Untuk mewujudkannya, Heru perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, baik Presiden, Kementrian PUPR, Bappenas dan juga lembaga yang lain, agar keseimbangan pembangunan tidak melupakan Jakarta sebagai Pusat Ekonomi Indonesia.

“Jakarta tetap menjadi Pusat Ekonomi Indonesia walaupun Ibukota Negara dipindah,” ujar dia.

Dalam pemilihan anggota tim ahli itu, Heru diminta mengisinya dengan akademisi, praktisi dan profesional. "Punya mindset entrepreneur pengusaha itu juga penting. Karena pengusaha biasanya ada percepatan dan akselerasi,” ujarnya. “Jadi jumlah anggotanya sedikit saja tapi bisa berkoordinasi secara efektif dengan tiap dinas.”

Usai dilantik sebagai Pj Gubernur DKI, Heru telah menyatakan tidak akan membentuk TGUPP. Dia memilih mengoptimalkan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), asisten dan tenaga ahli untuk membantu kinerjanya daripada menggunakan TGUPP.

"Saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada, mungkin diperkuat asisten, ada tenaga ahli, asisten ahli," kata Heru di Balai Kota Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022.

Dengan demikian, Heru Budi Hartono berencana tidak menggunakan TGUPP untuk mendampingi tugasnya selama menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI. DPRD DKI juga tidak mengalokasikan anggaran untuk TGUPP setelah Gubernur DKI Anies Baswedan pensiun pada 16 Oktober 2022.

ALIYYU MEDYATI

Baca juga: Dukung Kebijakan WFH di Musim Hujan Besutan Heru Budi, PSI: Win Win Solution Semua Pihak