Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dukung Kebijakan WFH di Musim Hujan Besutan Heru Budi, PSI: Win Win Solution Semua Pihak

image-gnews
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan keterangan kepada wartawan didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran di halaman Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Kamis, 20 Oktober 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan keterangan kepada wartawan didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran di halaman Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Kamis, 20 Oktober 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mendukung usulan Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono agar kantor memberlakukan Work From Home (WFH) atau kerja dari rumah pada saat musim hujan.

"Usulan yang baik, tentu saja perlu dipikirkan dengan matang saat di implementasikan nanti. Pak Heru juga bisa melakukan komunikasi atau memberikan surat edaran langsung ke kantor-kantor yang ada di Jakarta," kata William dalam keterangan tertulis, Selasa, 25 Oktober 2022.

Lalu lintas di DKI Jakarta semakin semrawut ketika hujan, yang akhirnya berdampak pada tingkat stres masyarakat. Hal ini bukan hanya dialami warga yang tinggal di Jakarta, melainkan juga para pekerja yang tinggal di kota penyangga, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"Lalu lintas macet parah dan semrawut itu mengganggu kita secara fisik dan psikis, bukan hanya capek, stres juga. Saran WFH ini harusnya jadi win win solution untuk semua pihak baik pekerja maupun pelaku usaha," ujarnya.

Menurut kader PSI itu, ide Heru Budi soal WFH saat musim hujan harus dibahas secara komprehensif dari semua stakeholder yang terlibat di dalamnya. "Mulai dari Pemprov DKI, Polda Metro Jaya bahkan Pemerintah Pusat juga perlu berkecimpung membahas usulan ini," ucapnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka opsi warga bisa memilih bekerja dari rumah atau work from home (WFH) jika Ibu Kota berpotensi banjir saat hujan deras.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Heru meminta jajaran pemerintah DKI untuk segera menginformasikan kepada warga apabila kondisi cuaca memburuk dan berpotensi terjadi banjir dan genangan.

"Memberikan informasi bahwa titik-titik rawan kemacetan, diberi informasi sehingga masyarakat pengguna lalu lintas bisa memilih jalur, bisa memilih mungkin bisa WFH," kata dia di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin, 24 Oktober 2022.

Instruksi itu disampaikan Heru Budi Hartono saat memimpin apel gabungan penanganan kemacetan lalu lintas Jakarta. Dia mengingatkan agar petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI, Dinas Perhubungan DKI, hingga Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menginformasikan titik rawan genangan hingga kemacetan lebih awal.

Baca juga: Lanjutkan Normalisasi Ciliwung, Heru Budi Kejar Target Pembebasan Lahan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

2 jam lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

PSI menduga suara partainya dalam pemilihan legislatif DPRD Nias Selatan, Sumatera Utara berpindah ke Partai Gerindra.


Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

5 jam lalu

Presiden Jokowi makan malam di Warung Mie Gacoan yang terkenal ramai di media sosial, pada sela kunjungan kerja di Mataram, NTB, Selasa, 30 April 2024. Foto: ANTARA/BPMI Setpres.
Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.


Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kenya Menewaskan 181 Orang

14 jam lalu

Ilustrasi banjir. TEMPO/Subekti
Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kenya Menewaskan 181 Orang

Banjir bandang ini telah berdampak pada negara tetangga Kenya yakni Burundi dan Tanzania


Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

1 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

Heru Budi menegaskan bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur harus diterima dengan baik.


Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

1 hari lalu

Sejumlah kader, pimpinan dan pengurus DPD PSI dari beberapa daerah di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap kinerja DPW PSI Jawa Tengah yang diketuai oleh Antonius Yogo Prabowo, di Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 30 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

Disebutkan 25 DPD PSI di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya kepada DPW PSI Jawa Tengah. Begini respons ketua DPW PSI.


25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

1 hari lalu

Sejumlah kader, pimpinan dan pengurus DPD PSI dari beberapa daerah di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap kinerja DPW PSI Jawa Tengah yang diketuai oleh Antonius Yogo Prabowo, di Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 30 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

25 DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari sejumlah kota/kabupaten di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap DPW PSI Jawa Tengah


Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

3 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.


PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

3 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang mengatur soal batas usia capres-cawapres. TEMPO/Joseph
PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.


PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

3 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.


MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

3 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI